jump to navigation

Tindakan “Waras” SBY Maret 27, 2012

Posted by anditoaja in Politik.
trackback

Adakah rakyat pekerja yang waras menerima kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 April?

Kenaikan upah pekerja yang belum lama ini mereka terima menjadi tak berguna dengan kenaikan serentak harga sembako, transpor, sewa rumah, TDL, air, dan kebutuhan pokok bulanan lainnya. Tanpa kenaikan BBM pun, buruh membeli sepatu dan pakaian (kecuali celana dalam, tentu) dengan mencicil. Tentu saja mereka tidak punya tabungan kesehatan, membeli parfum, apalagi rekreasi ke Singapore.

Data BPS tahun 2011 menyebutkan 60-80% konsumen BBM bersubsidi adalah kelas menengah-bawah. Makanya kalangan pengusaha (Apindo) mendukung kenaikan harga BBM dengan syarat diiringi dengan pembangunan infrastuktur yang jelas, misalnya pembangunan jalan-jalan dan pelabuhan. Prasarana jalan raya termasuk berperan penting atas lonjakan harga BBM di daerah-daerah terpencil. Warga Kabupaten Sanggau, yang berbatasan langsung dengan Tebedu, Sarawak, negara bagian Malaysia, misalnya, lebih suka membeli BBM Malaysia karena lebih murah dan mudah, hanya RM 2.80 atau Rp7.000 per liter untuk premium super. Sedangkan harga BBM Indonesia mencapai Rp12.000 per liter karena pasokan yang tidak stabil, infrastruktur jembatan yang tidak memadai.

Seandainya kita punya konsep berdikari yang utuh ala Bung Karno, seharusnya harga BBM kita tidak mahal, atau tidak terpaut jauh dengan harga BBM dalam negeri Venezuela Rp585/liter, Iran Rp1.287/liter, atau Nigeria Rp1.170/liter. Sayangnya, 85% dari sekitar 910.000 barel per hari minyak mentah Indonesia dikuasai asing, dengan Indonesia hanya memperoleh bagi hasil 10-25% dari total penjualan. Enam kilang minyak utama Indonesia seperti sia-sia saja. Kini cadangan minyak kita tinggal 3,9 milyar barel dan akan habis dalam 12 tahun.

Pasal 28 Ayat 2 UU 22/2001 tentang Migas menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Artinya, pertamina harus mengikuti harga pasar yang dikelola oleh NYMEX di New York. Pasal inilah yang memerintahkan Indonesia menjual sendiri minyaknya kepada dirinya sendiri, padahal seharusnya tidak ada harganya. Sebuah sistem ekonomi yang aneh dan manipulatif.

Karena itulah, Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh Jimly Asshiddiqy membatalkan pasal tersebut karena bertentangan dengan UUD 1945. Sayangnya pemerintah malah mengeluarkan PP No. 36/2004 yang pada Pasal 72 Ayat 1 menyerahkan nasib harga BBM dan Migas kepada mekanisme pasar. Alih-alih mengembalikan kedaulatan, pemerintah memperkuat dominasi asing.

Dengan asumsi harga minyak dunia US$ 105 sekalipun, sebenarnya pemerintah masih surplus Rp97 T, yaitu pemasukan dari BBM Rp220 T dikurangi biaya subsidi ke Pertamina Rp123 T. Namun pemerintah tetap ingin menaikkan harga BBM untuk memperbesar surplus, meskipun rakyat jadi korban. Mereka membagikan BLSM untuk 14% penduduk miskin, setara 18,5 juta jiwa, namun mengabaikan kesengsaraan hampir 220 juta rakyat Indonesia.

Adakah rakyat pekerja yang waras menerima kenaikan harga bahan bakar minyak per 1 April? [andito/dari berbagai sumber]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: