jump to navigation

BBM dan SBY Maret 18, 2012

Posted by anditoaja in Politik.
trackback

“Saya sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa jajaran partai koalisi sangat peduli pada penyelamatan perekonomian nasional serta penyelamatan kehidupan rakyat, termasuk dampak dari gejolak perekonomian global terhadap perekonomian kita…” (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 14/3/2012)

 

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM per 1 April 2012 membuat kenaikan UMP DKI Jakarta tahun lalu yang setara 100% KHL menjadi tidak berarti. Dengan biaya transport dan sewa kamar mencapai 33% dari total upah Rp1,5 juta, sudah dipastikan bahwa daya beli buruh turun drastis.

Konsep ekonomi Presiden SBY yang pro-growth sangat bergantung kepada tingkat konsumsi dan investasi. Konsumsi membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu. Investasi mensyaratkan konsesi pajak dan fleksibelitas tenaga kerja. Pengusaha akan menjadikan kenaikan BBM dan TDL sebagai momentum untuk mempraktikkan kerja borongan/kontrak/magang secara lebih luas dengan alasan menghindari PHK besar-besaran.

Faktanya, rata-rata upah pekerja outsourcing 20% lebih rendah daripada pekerja tetap. Karena itu buruh mengejar lembur untuk menutupi kekurangan biaya hidup sekaligus melalaikan hak normatif hari libur dan istirahat. Idealnya memang kerja lembur diserahkan kepada mereka yang belum bekerja. Dari hal ini saja kita ketahui betapa pemerintah tidak konsisten dengan nilai makro ekonomi dengan implementasi di tingkat mikro ekonomi.

Pengalihan subsidi dari BBM ke Bantuan Langsung Tunai pun tidak mengurangi beban masyarakat. BLT lebih berfungsi sebagai alat pencitraan pemerintah menjelang Pemilu 2014. Dana BLT pun merupakan hutang dari IMF. Seharusnya pemerintah fokus kepada implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. BLT juga tidak dirasakan oleh ribuan korban PHK. Hingga kini tidak ada realisasi soal perumahan murah untuk buruh dan transportasi massal.

Padahal banyak jalan agar pemerintah tidak mencabut subsidi BBM. Misalnya, laksanakan saja reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan agar anggaran pegawai lebih efisien, organisasi pemerintahan lebih ramping dan aktivitasnya lebih produktif. Selama ini setiap departemen berlomba-lomba menghabiskan anggaran. Selain itu, kita harus segera merevisi UU Migas. Kita mesti merenegosiasi kontrak eksplorasi tambang yang hanya memberikan royalti bagi pemerintah senilai 1% untuk emas, dan 1,5%-3,5% untuk tembaga.

Tapi, beginilah konsep ekonomi pemerintah kita. Alih-alih menggali berbagai alternatif selain mencabut subsidi BBM, Presiden SBY malah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi atau Satgas Antipornografi melalui penerbitan Perpres No. 25/2012. Lembaga beranggotakan 17 kementerian ini dianggap solusi jitu untuk “penyelamatan perekonomian nasional serta penyelamatan kehidupan rakyat”.[andito]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: