jump to navigation

Peduli TKI Januari 23, 2012

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

 

Ditengah ketidakmampuan negara memberikan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan kepada rakyatnya, Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat mengirim pesan singkat ke aktivis perburuhan dan media massa tentang peran penting TKI.

“Tanggal 18 Desember adalah Hari Buruh Migran Internasional yang telah ditetapkan PBB sejak tahun 1990. Penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan dunia tentang betapa pentingnya buruh migran bagi pembangunan dunia. Indonesia menerima banyak manfaat dari TKI, sebutan lain untuk buruh migran.

“Uang kiriman TKI ke kampung halaman mereka adalah sebesar 2 persen dari GDP yang saat ini sekitar Rp 6500 trilyun, menyerap 5% dari 120 juta angkatan kerja, dan menopang 12,5% rakyat (30 juta orang) agar tidak jatuh miskin. Uang kiriman TKI sangat berjasa dalam menghidupi perekonomian daerah, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dengan adanya kiriman lebih dari Rp 100 trilyun setiap tahun. Dengan data-data itu, maka zalimlah kita yang tidak peduli TKI.”

Siapakah yang tidak peduli TKI? Banyak kebijakan yang sangat dinanti oleh buruh migran namun tidak ada realiasasinya hingga kini. Sebut saja diantaranya Ratifikasi Konvensi Migran 1990 dan Revisi UU No. 39 Th 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN).

Isi UU No 39/2004 tidak cukup berpihak kepada buruh migran karena memposisikan buruh migran sebagai pekerja profesional yang bermigrasi secara sukarela. Padahal mereka terpaksa ke luarnegeri karena tak bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak dapat hidup sejahtera di negeri sendiri. Dengan ketiadaan perlindungan yang memadai, Presiden SBY tidak perlu prihatin dengan TKI yang dianiaya, diperkosa, hingga dihukum pancung.

Apakah pemerintah kita peduli TKI? BI mencatat, hingga September 2010, jumlah buruh migran Indonesia 427,681 orang. Ironisnya, 67,24 persen korban perdagangan manusia (trafficking) direkrut oleh PPTKIS/PJTKI resmi.

Pemerintah kita memperbaiki MoU RI-Malaysia hanya sebatas TKI memegang paspornya sendiri dan ada hari libur satu hari per minggu. Bagaimana tentang kondisi kerja, waktu kerja dan upah layak? Tidak ada perhatian sama sekali. Alih-alih mengeluarkan kebijakan yang berdampak sistemik bagi keamanan dan kenyamanan TKI, Presiden SBY malah menyarankan setiap TKI akan dilengkapi telepon genggam.

Alasannya, “Di telepon genggam itu akan ada nomor telepon konsulat jenderal, dan nomor darurat lainnya. Paling tidak, para tenaga kerja dibekali alat komunikasi sehingga mereka bisa berkomunikasi secara instan. Setelah itu, sistem langsung bekerja.” (19/11/10).

Presiden mengakui bahwa selama ini pemerintah sering terlambat merespons para TKI yang mendapatkan masalah karena ketertutupan informasi. Pada saat yang sama, Presiden seharusnya tahu bahwa sangat jarang tindakan proaktif dari Kedubes RI tempat dimana TKI bekerja.

Dari secuil data tersebut, semakin jelaslah siapa yang zalim terhadap TKI.[andito]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: