jump to navigation

Upah yang Tak Layak November 11, 2011

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

 

“Sidang Pengupahan DKI Jakarta akhirnya deadlock (Kamis 3/11). Apindo meminta UMP 2012 sebesar Rp 1.298.000, cuma naik Rp 8000 dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.290.000. Sementara serikat pekerja bertahan pada angka Rp 1.529.000 sesuai angka KHL yang disempurnakan oleh BPS. Kita khawatir pemerintah akan mengusulkan jalan tengah antara angka buruh dengan angka Apindo. Kebijakan ini jelas menyengsarakan buruh Jakarta. Untuk itu Forum Buruh DKI sedang merencanakan aksi mogok massal di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, kawasan industri Pulogadung, dan pelabuhan Tanjung Priok. Ayo, rapatkan barisan! Kita perjuangkan UMP = KHL = Rp 1.529.000.”

Berita yang disebarkan oleh M Rusdi, Sekjen ASPEK Indonesia, kembali menyadarkan kepada kita bahwa pekerja selalu bergelut dengan problem latennya: upah. Bukan kali pertama saja pengusaha yang sudah banyak mendapat nilai lebih dari produksi, berhasrat menguasai kembali upah yang mereka bayarkan kepada pekerjanya dengan berbagai cara. Mereka melakukan banyak cara agar mereka tidak perlu membayar upah pekerjanya.

Padahal Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan tegas mencantumkan sejumlah hak pekerja yang harus dipenuhi, yaitu: hak untuk bekerja (pasal 6), hak untuk memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama dan liburan dengan tetap memperoleh gaji (pasal 7).

Pemerintah memang menaikkan UMP setiap tahun. Namun pekerja tidak merasakan kenaikan ini sebagai sebuah peningkatan kesejahteraan karena harga kebutuhan pokok pasti naik setiap tahun. Berapapun nominal UMP yang ditetapkan pemerintah niscaya tidak akan mampu menaikkan posisi pekerja satu derajat pun. Uniknya, pengusaha yang selalu mengeluh dengan tuntutan buruh, tidak bisa mengingkari nilai investasi perusahaan yang terus meningkat. Bagi pekerja, upah adalah keseluruhan daya tahan hidup diri dan keluarganya, bukan sarana aktualisasi diri.

Sebenarnya, meskipun nominal UMP mengikuti KHL, tetap saja kesejahteraan pekerja tidak tercapai karena sistem perhitungan yang hanya mendasarkan pada kebutuhan hidup pekerja lajang. Penetapan upah merupakan hasil survei tahun sebelumnya, bukan prediksi inflasi pada tahun berikutnya, sedangkan mereka bekerja faktual pada tahun berikutnya. Sehingga dalih pengusaha bahwa kenaikan upah tahun 2011 sudah sangat besar, yaitu 15.38% (Rp1.290.000), menjadi tidak relevan karena toh tidak bisa menutupi kebutuhan hidup pekerja selama satu bulan. apalagi dengan meninjau kenaikan upah 2010 yang cuma 4.5% (Rp1.118.009).

Nominal upah Rp 1.529.000 tidak akan membuat seorang pekerja DKI Jakarta menjadi kaya. Kenaikan sebesar 18,5% memang mengurangi margin keuntungan, tapi tidak akan membuat perusahaan kolaps. Namun dengan ketentuan demikian, pengusaha telah membuat pekerja merasa bagian dari perusahaan. Win-win solution.[andito]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: