jump to navigation

Faktor Pekerja November 1, 2011

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

 

Perkembangan ekonomi Indonesia kian menarik di mata dunia. Sejumlah perusahaan global berniat menanamkan modal hingga miliaran dolar di berbagai sektor bisnis. Pertimbangan utamanya adalah jumlah penduduk, komposisi penduduk usia produktif, daya beli masyarakat, sumber daya alam, stabilitas sosial politik, pasar bebas ASEAN dan China. Aliran investasi ke Indonesia akan bertambah besar apabila persoalan-persoalan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dapat diperbaiki, seperti rantai birokrasi yang njelimet dan tidak efisien, maraknya pungutan liar, infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi yang masih tumpang tindih.

Semua hal diatas tidak menempatkan upah buruh sebagai faktor penghambat investasi. Sehingga, sengketa antara pengusaha dan pekerja dapat diduga sebagai upaya perusahaan untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan keuntungan yang tidak wajar diatas kesejahteraan pekerjanya. Contohnya, mogok kerja pekerja PT Freeport Indonesia di Timika lebih dari satu bulan karena menuntut penyesuaian upah. Pekerja telah menurunkan tuntutan upah dari US$ 17 menjadi US$ 7,5 per jam. Angka ini masih jauh dibawah upah pekerja Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di negara lain. Padahal kontribusi Freeport Indonesia terbesar di dunia. Pesan dari kasus ini sangat jelas. Freeport Indonesia telah mengambil untung terlalu besar tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Penerimaan pemerintah dari royalti, pajak, dan dividen juga jauh lebih rendah dari yang diperoleh PT Freeport.

Dalam hal lain, pengusaha berupaya agar upah buruh tetap dimasukkan dalam faktor penting biaya produksi. Staf Khusus BKPM Silmy Karim, misalnya, mengusulkan tentang sistem kerja dengan upah per jam. Dengan sistem ini, pekerja akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari upah bulanan yang selama ini mereka terima. Mereka juga dimungkinkan untuk melakukan aktualisasi di berbagai tempat. Bagi pengusaha, sistem ini lebih kompetitif. Apabila terjadi krisis, pengusaha cukup mengurangi jam kerja saja, tidak perlu melakukan PHK massal. Sistem ini sudah berjalan di beberapa negara Eropa dan Amerika.

Tentu saja usulan ini menarik untuk diterapkan dengan catatan bahwa sistem jaminan sosial telah berjalan di negeri ini sehingga tidak ada kekhawatiran bagi pekerja saat mereka sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tua dan pensiun, hingga meninggal dunia sehingga keluarga mereka dapat bertahan. Apabila langkah ini hanya dijalankan sepihak, pengusaha yang untung, pekerja yang buntung.

Sengketa pengusaha dan pekerja yang tidak berkesudahan hanya menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kecuali hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisi tawar dan sekaligus melemahkan pihak lain. Dalam hal ini, pengusaha cendrung meraup keuntungan sebanyak mungkin dengan cara melemahkan pekerja.[andito]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: