jump to navigation

Pengawasan Lemah, Hak Pekerja Hilang September 7, 2011

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

Setiap hari, perampasan hak-hak dasar pekerja terjadi di hampir semua sektor. Mereka ditindas bukan karena praktik UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, melainkan justru karena pengusaha tidak mau melaksanakan undang-undang tersebut secara murni dan konsekwen.

Kaum pekerja berharap Disnakertrans di wilayah terkait dapat melindungi mereka dari perlakuan sewenang-wenang pengusaha. Harapan ini tidak asal-asalan. Praktik pengawasan sesungguhnya diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Pasal 178 Ayat 2 UU No 13/2003.

Menakertrans Muhaimin Iskandar bahkan menitahkan, “Laksanakan penegakan hukum demi terpenuhinya hak-hak pekerja untuk menjadi standar pekerja nasional!” ketika membuka Rapat Kerja Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 2011 di Jakarta (8/3).

***

Isu ketenagakerjaan memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sedikit masalah kecil di pabrik Indonesia dapat membuat produk-produk mereka tidak bisa dijual di luarnegeri. Perusahaan tidak mudah lagi menutup rapat-rapat praktik busuk mereka. Informasi terbuka lebar berkat teknologi komunikasi dan kesadaran pekerja untuk mengorganisir mulai meningkat.

Apabila penindasan terhadap pekerja tersiar seantero jagad, urusan jadi semakin repot. Bukan saja citra jelek menimpa negara yang bersangkutan, namun juga bisa mengancam investasi dan perdagangan internasional. Lembaga HAM dan federasi serikat pekerja internasional tidak akan tinggal diam. Cak Imin mengakui, “Isu-isu ketenagakerjaan dan keselamatan kerja sering dijadikan senjata menyudutkan produk-produk dari negara tertentu dalam perdagangan internasional.” Untuk itu, Menakertrans berencana membuka Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

Sayangnya, komitmen diatas tidak dibarengi dengan praktik konkret di instansi yang ia pimpin. Minimnya sarana, sumberdaya tenaga pengawas dan anggaran membuat penyelewengan perusahaan-perusahaan tidak dapat dicegah. Contoh kecil, jumlah pengawas tenaga kerja di Kota Bandung hanya 12 orang, sedangkan jumlah perusahaan mencapai 5.520 perusahaan.

Akhirnya, pengawasan ketenagakerjaan hanya seperti pemadam kebakaran, hanya beraksi setelah penyelewengan tidak bisa disembunyikan lagi, setelah terekspose media, setelah pekerja mulai protes dengan aksi-aksi massa. Pengawasan selalu datang terlambat.

***

Ada masanya pekerja berharap pada perlindungan Negara. Namun ketika perhatian tak kunjung tiba, pekerja akan berpikir lebih realistis sesuai dengan alam pikirannya sebagai pekerja. Secara alamiah mereka akan membangun model pertahanan sendiri. Bagi kelas pekerja, pertahanan alamiah mereka adalah dengan membentuk dan menguatkan serikat pekerja. Melalui berita-berita di media massa, mereka belajar bangkit tanpa campur tangan Negara sambil mencontoh model perlawanan serikat pekerja lain.

Surat pengaduan yang ditujukan kepada Disnakertrans dan kewajiban mereka untuk melaporkan pengawasan secara berkala, seharusnya sudah cukup menjadi sinyal agar lembaga ini proaktif dalam menjalankan tugasnya. Sayangnya kebijakan rezim politik yang pro investasi membutakan mata mereka.

Diatas kertas, Disnakertrans mengawasi pengusaha. Praktiknya, banyak pengusaha merampas hak-hak pekerja tanpa hambatan. Apakah perlu pekerja yang mengawasi Disnakertrans? [andito]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: