jump to navigation

THR Agustus 28, 2011

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada buruh-buruhnya sebagaimana buruh menerima upah. Sayangnya, banyak buruh tidak tahu tentang kewajiban THR ini.

Distribusi dan ketersediaan barang yang tidak lancar menjelang hari raya keagamaan membuat harga-harga merangkak naik. Tekanan biaya semakin terasa apabila buruh punya tradisi mudik. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan yang ditetapkan pada 16 September 1994 oleh Menaker Abdul Latief. Tujuan utama dari Permenaker ini adalah untuk menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keseragaman mengenai pemberian THR.

Menurut aturan menaker tersebut, yang dimaksud THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya maksimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sebagaimana buruh menerima upah secara rutin, maka THR pun harus dibayarkan pula kepada pekerja yang telah bekerja selama 3 bulan atau lebih. Kewajiban ini tidak mempersoalkan status buruh, apakah pekerja tetap atau kontrak atau harian, tidak peduli apakah pekerja formal atau informal.

Menurut Sri Adiningsih, pengamat ekonomi dari UGM, “Pembayaran THR bagi pekerja kontrak adalah bukti apresiasi perusahaan kepada mereka,” (10/8). Hal ini mengingat kontribusi antara pekerja kontrak dengan pekerja tetap sama. Bahkan, ada beberapa perusahaan di sejumlah negara yang memberikan gaji ke-13 dan ke-14 bagi pekerja mereka.

Dengan demikian THR bukan seremoni tanda suka cita pengusaha. THR bukan pula derma yang dibagikan dengan nominal yang sembarang. THR adalah konsekuensi dari sistem pengupahan yang melekat dalam relasi antara majikan dan buruh. Upah bukan sekadar perbandingan antara nilai produk/jasa dengan keringat buruh. Upah juga cermin dari bagaimana buruh memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga upah selalu bergerak seiring dengan inflasi suatu negara. Karena hari raya keagamaan, seperti juga awal tahun, merupakan salah satu momentum inflasi, maka secara otomatis buruh harus memperoleh kenaikan upah dalam wujud THR. Karena gerak inflasi hari raya berlangsung sesaat, maka THR pun diberikan juga cuma satu kali pada momen hari raya tersebut.

THR adalah kemestian dari pengupahan, bukan derma atau seremoni belaka. Karena itu pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR harus dipidanakan dan didenda (Permenaker No. 4/1994 Pasal 8). Tentu saja, Disnaker di wilayah terkait wajib menjalankan isi Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.[andito]

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: