jump to navigation

Upah Buruh dan Gaji Presiden Agustus 13, 2011

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

“Kita semua mengharapkan ekonomi tumbuh, negara aman. Sehingga banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan.”

(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 6 Agustus 2011)

 

Presiden kaget saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, bahwa upah buruh pelabuhan hanya Rp 1,1 juta per bulan. Upah harian mereka hanya Rp73 ribu per shift dengan masa kerja 15 hari/bulan, termasuk transportasi dan konsumsi. Nilai ini lebih kecil dari Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 1,29 juta per bulan.

Tentu saja kita yang berbalik kaget mendengar wejangan Presiden kita. Secara nominal, gajinya hanya sekitar US$124 ribu atau Rp1,1 miliar per tahun. Gaji ini lebih rendah dibandingkan gaji Presiden Amerika Serikat, Barack Obama sebesar US$400 ribu atau Rp3,6 miliar per tahun. Tetapi, jika dibandingkan dengan PDB per orang penduduk Indonesia, gaji Presiden Yudhoyono hampir 30 kali lipat PDB per orang Indonesia, menempati peringkat terbesar ketiga dunia.

Artinya, harapan Presiden tentang tumbuhnya ekonomi Indonesia tidak akan terwujud kecuali ada perubahan sistem perburuhan, khususnya di pelabuhan. Dengan kondisi sekarang, buruh bukan saja tungku perusahaan, melainkan juga boneka cantik untuk pencitraan. Dengan upah harian seperti ini, buruh pelabuhan sekadar bertahan hidup, bukan memperbarui hidup.

Melihat buruh tidak berdaya, perusahaan berkumpul untuk saling melepas dosa sosial. Berdirilah yayasan sosial untuk membantu buruh dan keluarganya. Yayasan Annas yang didirikan pada 30 Desember 1992 adalah salah satunya. Nama perusahaan terangkat. Tapi kondisi buruh tetap stagnan karena tidak ada perubahan sistem yang mendasar. Hakikatnya dana sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang sengaja ditahan dan didaur ulang menjadi bantuan kemanusiaan.

Kewajiban memberdayakan rakyat-buruh agar bermartabat sebenarnya merupakan amanat untuk negara, yaitu Pasal 28 H Ayat 3 tentang setiap orang berhak atas jaminan sosial dan Pasal 34 Ayat 2 tentang kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Saat ini bentuk dana sosial negara masih berupa sedekah untuk alat pencitraan politik.

Setelah berkunjung ke lokasi buruh pelabuhan bekerja, Presiden perlu datang ke pemukiman mereka. Disana banyak keajaiban. Meskipun upah buruh minim, pengusaha pelabuhan lalai setor dana sosial, lembaga kolektor yang tidak jelas, dan sistem kerja yang tidak adil, ternyata keluarga buruh pelabuhan punya mekanisme untuk bertahan hidup. Berdialoglah dengan mereka. Mungkin mereka akan kaget dan prihatin dengan gaji Presiden. Yang tumbuh, aman, dan sejahtera, ternyata hanya Presiden…[andito]

 

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: