jump to navigation

Pemimpin Masa Depan dalam Oligarki Partai Desember 17, 2010

Posted by anditoaja in Politik.
trackback

Apakah visi pemimpin bangsa kita? Atau, apakah mereka punya visi tentang bangsa ini? Semua calon presiden/gubernur/walikota/bupati mengaku bervisi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagaimanakah bentuknya? Atau, apakah konstituen benar-benar memilih calon tersebut karena visinya ataukah karena ketokohan/popularitasnya? Itulah masalahnya.

Pemilu, pesta demokrasi untuk memilih pemimpin rakyat, adalah ajang jualan kecap. Tebar janji-janji normatif kepada rakyat merupakan kemestian. Rakyat didekati, dirayu, dan dijanjikan sedemikian rupa untuk mencoblos/mencontreng calon pemimpin itu. Selesai pemilu, apakah semua janji itu ditunaikan? Itulah masalahnya.

Apakah anda yakin benar bahwa sistem demokrasi kita benar-benar dibuat untuk rakyat? Seberapa besar mereka terlibat dalam suksesi kepemimpinan bangsa, selain surat suaranya? Apakah mereka bebas menentukan pilihan, ataukah mereka memilih untuk sesuatu yang terbatas? Mengapa sistem demokrasi kita bisa menghanguskan suara rakyat? Itulah masalahnya.

Jawaban dari pertanyaan diatas akan menyimpulkan apakah roda bangsa ini sudah berjalan di jalan yang benar, seharusnya, ataukah sebaliknya, dan bagaimana kualitas kepemimpinan seorang presiden, gubernur, walikota/bupati hasil pemilu.

Berikan Kepastian

Politik itu (dibangun berdasarkan) asumsi, ketidakpastian (uncertainty), untuk meraih suatu posisi yang pasti. Namun tanpa sebuah keinginan untuk membuat (sistem) yang (ke)pasti(an), pemimpin tersebut tidak akan mendapatkan loyalitas yang utuh dari konstituennya yang mayoritas massa mengambang. Keputusan dan langkah politik yang didasarkan sekadar pada asumsi akan menyisakan jejak keraguan dan kegamangan.

Saat Amerika Serikat dilanda krisis kredit properti, pemimpin kita latah heboh, merasa juga harus terlibat. Sedangkan China fokus ke Afrika, banyak mengimpor bahan mentah dan membangun infrastrukur disana dengan nilai perdagangan kedua pihak mencapai US$110 miliar tahun ini. Indonesia jelas tidak punya sikap. China punya national character.

Seharusnya seorang pemimpin mempunyai national character. Dia harus berani memutuskan mau dibawa kemana perahu bangsa ini, apakah turun jangkar, menembus ombak, ataukah segera pindah perahu.

Itulah mengapa Amerika Serikat terlibat ke dalam Perang Dunia I dan II. Sikap netral bangsa ini tidak pasif. Mereka melek geopolitik. Saat PD I dan PD II, negara-nagara Eropa yang sedang saling bunuh membeli senjata dari Amerika. Dan berkat bom atom Amerika-lah PD II berakhir. Investasi hutang budi membuat dollar Amerika didaulat sebagai mata uang internasional, termasuk juga sistem demokrasi berikut ekonomi kapitalisnya.

Apakah pemimpin masa kini telah memberikan kepastian mau dibawa kemanakah bangsa ini? Apakah mereka semakin membuat rakyat semakin mencintai dan bangga dengan bangsanya? Itulah masalahnya.

Bangun Impian

Pemimpin masa depan mampu mengurai realitas kekinian bangsa. Ia merajut segala potensi, struktur, kompetensi bangsa ini dalam proyeksi kedepan, punya vision yang jelas. Semua itu ia gelontorkan dalam isu utama. Amerika mengejar “American dreams”. Betapapun berkoar-koar globalisasi, mereka selalu mengajak warganya agar membeli produk sendiri (http://www.howtobuyamerican.com).

Dulu Bung Hatta sudah mencontohkan visi masyarakat sejahtera dengan membentuk koperasi. Bagaimanakah impian Indonesia masa kini? Copy-paste impian bangsa lain. Sehingga Garuda Airways menayangkan, tanpa malu, acara komedi bisu Kanada Just For Laughs sebagai hiburan utama di penerbangannya. Bangsa kita tidak punya karakter. Pemimpin kita sibuk dengan penilaian oposisi atau media massa tentang karakter personalnya. Tidak ada hal substansial yang diperbuat. Bila melulu inward looking, biasanya ia menciptakan musuh didalam. Pemimpin-pemimpin besar selalu outward looking, mengkreasi musuh dari luar, sehingga menciptakan kompetisi dan soliditas anak bangsa. Itulah masalahnya.

Nasionalisme Global

Karena melek geopolitik, pemimpin masa depan tahu bahwa idealitas generasi muda bangsa itu kontekstual. Dulu orang mengimpikan nikah muda dan naik haji. Pada era kolonial, impiannya jadi ambtenaar agar cepat jadi priyayi. Masa Orba jadi PNS dan tentara. Setelah industri besar bermunculan di era 1980-an, seiring dengan meluasnya akses pendidikan, cita-cita berubah menjadi profesional muda. Muncullah generasi yuppie (singkatan dari young urban professional, atau young upwardly-mobile professional), sebuah terma yang merujuk kepada kelas menengah atas pada usia 20-30an, lulusan perguruan tinggi yang mengisi korporasi sebagai ‘profesional muda’.

Orientasi pendidikan berubah di era urban macam sekarang. Dulu orang sekolah agar bisa bekerja. Kini homeschooling merebak dimana-mana. Cukup bayar ujian kesetaraan paket B dan C, usia mereka pun tidak menua di sekolah formal. Pekerjaan bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kesenangan (hobby). Tidak heran, pada komunitas hobi, ekonomi bergerak di sektor riil tapi massif.

Nasionalisme dibangun tanpa hingar bingar, bukan dari elite, dan bukan dengan gaya yang norak. Pahlawan (hero) itu tidak diciptakan karena setiap orang bisa menjadi pahlawan. Cinta Indonesia tidak harus teriak tentang “NKRI harga mati!” atau memperluas investasi asing hingga 100%. Kehadiran Julian Assange dengan Wikileaks, Mark Elliot Zuckerberg dengan jejaring sosial Facebook, atau Sergey Mikhailovich Brin dan Lawrence Edward “Larry” Page dengan laman pencari berita Google menegaskan memudarnya peran negara.

Pemimpin Masa Depan

Lalu kemana para pemimpin bangsa ini? Mereka sibuk dengan ‘gagasan-gagasan besar’ yang tidak visioner dan tidak membumi, asal bunyi, karena tidak terbiasa berpikir filosofis. Revolusi teknologi informasi meniscayakan masyarakat urban. Dalam simpul yang lebih kecil mereka menjelma sebagai komunitas hobi. Alih-alih mendekati basis massa yang riil, mereka terperangkap oleh rekayasa sistem dengan elite organisasi kepemudaan (OKP) yang hanya hidup di forum-forum birokrasi tapi tidak mengakar di masyarakat. Realitas semu semacam ini berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita.

Pada masa kini, ‘politik jenggot’ sudah kadaluarsa. Regenerasi kepemimpinan bangsa bermunculan secara horizontal, bukan vertikal. Munculnya artis sebagai calon pemimpin daerah adalah secuil bukti betapa kepemimpinan tidak ketat lagi pada struktur dan jaringan elite partai. Pelawak bisa mengalahkan ketua OKP.

Malfungsi Partai

Sehingga agak aneh, bila syarat untuk mendirikan partai politik bakal diperberat pada draft revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, dimana kepengurusan minimal 75% di tingkat provinsi dan 50% di tingkat kecamatan. Belum lagi praktik pencurian legal suara dari partai kecil atas nama parlementary threshold. Misalnya kasus 600 suara PDK di Magelang kalah oleh 500 suara dari PD pada pemilu DPRD 2009 karena calonnya hanya satu dan ‘tidak punya teman’.

Namun transformasi (sistem) kepemimpinan diatas tidak otomatis sinergi dengan demokrasi kapital dan transaksional masa kini. Money politic dan oligarki dinasti masih marak terjadi pada perekrutan calon kepala daerah di internal parpol. Setiap mereka yang ingin menduduki sebuah jabatan yang demokratis selalu melalui pemilihan umum yang pragmatis. Calon pemimpin membutuhkan logistik miliaran rupiah untuk mencapai jabatan kepemimpinan tersebut. Nilai seseorang yang layak menjadi pemimpin dinilai dari materi yang dimiliki, bukan ide-ide dan kemampuannya. Itulah masalahnya.

Anomali praktik partai berefek pada korupsi dan nepotisme di birokrasi. Apalagi komposisi parlemen dan pemerintah banyak dari unsur partai. Penyimpangan dari salah satu pilar demokrasi ini dalam jangka panjang akan melahirkan rezim keluarga dan plutokrasi partai. Bila tidak ada reformasi kelembagaan dan perilaku partai, masa depan demokrasi dan desentralisasi di Indonesia berada dalam bahaya.

Kesimpulan

Keberadaan pemimpin masa depan yang visioner (cerdas, konseptor, strategis, spiritualis), punya pinsip (ideologis, tegas, berani, komitmen), dan populis (membasis/mendidik, komunikatif, hidup sederhana) akan membuat biaya pemilu menjadi murah meriah. Partai yang tidak siap mengusung konsep kepemimpinan rakyat yang konkret bisa menjadi antitesa demokratisasi. Kita kembalikan saja partai kepada fungsi utamanya sebagai salah satu pilar demokrasi yang mendidik dan memediasi rakyat dalam kehidupan politik bangsa. Partai menjadi mesin politik handal ketika mereka aktif turun ke basis dan membina kaderisasi agar tercipta regenerasi ideologis di internal partai, selain aktif memperjuangkan aspirasi rakyat.[andito]

Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 17 Desember 2010.

 

Pro Andi Hakim, trims untuk diskusinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: