jump to navigation

KSO TPK Koja: ‘Imperialisme Modern’ Perusahaan Plat Merah Juli 29, 2010

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

Apabila kita ingin mengetahui seperti apakah penjajahan di masa kemerdekaan ini, tanyalah karyawan Terminal Peti Kemas Koja (TPK Koja). Mereka akan fasih bercerita kepada kita tentang pengeksploitasian perusahaan anak negeri dengan cara mengaburkan status badan hukum perusahaan tersebut. Selama ini TPK Koja diperlakukan sebagai ’mesin ATM’ bagi Pelindo II. Produktivitas dan kinerja perusahaan ini jauh melebihi Pelindo II. Tapi nasib perusahaan dan karyawannya diterlantarkan begitu saja selama bertahun-tahun tanpa status yang jelas.

Sejarah Privatisasi
Terminal Peti Kemas Koja, awalnya bernama Terminal Petikemas III, adalah terminal petikemas yang dibangun dan dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dan PT. Humpuss Terminal Petikemas (HTP). Perjanjian kerjasama operasi (KSO, joint operation) pembangunan dan pengelolaan dua perusahaan tersebut dituangkan dalam Perjanjian No. HK 566/6/4/PI.II-94 dan 001/HTP-PI.II/VIII/1994 (16/8/1994) dan Addendum Perjanjian No. HK 566/2/12/PI.II-99 dan 0012/HTP.PI.II/ADD/III/99 (26/3/1999). Saham KSO TPK Koja dikuasai Pelindo II sebesar 52% dan HTP sebesar 48%.
Pada tahun 2000 aset HTP yang ditanam di TPK Koja dijaminkan di BPPN. Melalui BPPN, kepemilikan HTP dibeli oleh Ocean Deep Investment Holding Ltd. (59,6%) dan Ocean East Investment Holding Ltd. (40,4%) yang berbadan hukum di Mauritius (26/6/2000). Selanjutnya Ocean East dan Ocean Deep menjelma menjadi PT. Ocean Terminal Petikemas (OTP) (28/8/2000) dan berubah lagi menjadi PT Hutchison Ports Indonesia (HPI) (14/08/2007).
HPI adalah anak perusahaan Hutchison Port Holdings yang berpusat di Hongkong yang merupakan operator terminal dunia yang memiliki 51 pelabuhan di 25 negara.

Praktik Perusahaan
KSO TPK Koja melakukan kegiatan pokok dalam sebuah bisnis pelabuhan yaitu bongkar-muat dan receiving-delivery petikemas. Manajemen bertanggung jawab kepada perusahaan induk atas segala pengelolaannya. Uniknya, Manajemen dapat merekrut dan mempekerjakan karyawan tetap. Tetapi karyawan yang dipekerjakan bukan merupakan karyawan tetap perusahaan induknya (Pelindo II atau HPI) dan pada saat yang sama bukan perusahaan outsourcing, dan bukan pula perusahaan berbadan hukum.
Dengan sistem seperti ini, TPK Koja memperoleh profit 74% dari revenue tahunan. Dengan perhitungan total investasi awal US$ 255.429.797 maka KSO TPK Koja telah memasuki payback periode di tahun 2006. Alih-alih apreasiasi dan reward, manajemen melakukan wanprestasi dengan tidak menambah investasi, mengkerdilkan aset perusahaan (lapangan penumpukan, dermaga dan lapangan parkir), dan tidak melakukan peremajaan alat. Akibatnya, KSO TPK Koja semakin sulit menghadapi pasar global. Meskipun demikian, pekerja terus berupaya menunjukkan kinerja yang optimal. Mereka terlibat aktif terhadap program 24 jam nonstop sesuai tuntutan pengguna jasa dan mendukung program pemerintah.

Pelanggaran Hukum
Masalah utama terletak pada pondasi KSO TPK Koja yang merupakan objek perikatan perdata antara Pelindo II dan HPI. KSO memang dikenal di dunia bisnis tapi tidak berfungsi sebagai badan hukum. KSO pun hanya melibatkan karyawan internal di perusahaan induk, bukan merekrut karyawan baru.
Perihal larangan KSO tersebut sebenarnya sudah tertuang dalam AD/RT BUMN. Bahkan Kementerian BUMN meminta perusahaan plat merah agar tidak melakukan KSO dalam mengurus bisnis intinya. Jika sebuah BUMN terlalu banyak melakukan KSO maka direksinya dianggap tidak mampu menjalankan perusahaan tersebut.
Di TPK Koja banyak kerancuan fungsi KSO. Pada saat Pelindo II dipegang oleh Abdullah Syaifuddin, top manajemen TPK Koja dijabat direktur utama yang tentu hanya dikenal dalam badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Seharusnya TPK Koja mustahil melakukan pengelolaan sebuah terminal petikemas sebagaimana lazimnya sebuah badan usaha.
Ketidakjelasan status perusahaan berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan karyawan. Setiap dilakukan perundingan, pengelola KSO selalu mengelak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persoalan krusial yang berkaitan dengan kesejahteraan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telantar hingga kini dan tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak manajemen dengan dalih mereka tidak memiliki kewenangan dan isunya selalu dilempar kepada pemilik.
Praktik transparan diatas bertentangan dengan Pasal 64 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya hanya bisa melalui dua metode, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa tenaga kerja.
Dalam pasal 59, 65 dan 66 dinyatakan pula bahwa pekerjaan yang diserahkan pengelolaannya tersebut tidak boleh lebih dari tiga tahun, tidak boleh bagian dari kegiatan pokok dan perusahaan pengelolanya harus berbadan hukum.
Akibat ketidakjelasan badan hukum, TPK Koja tidak mampu mengembangkan investasi dan meremajakan peralatan yang sudah aus. Amortisasi headtruck dan RTG sudah 0 (Nol) karena umur ekonomisnya telah habis. Jangan ditanya bagaimana kelengkapan K3 pada perusahaan ini. Semua operator mengatakan mereka bergerak karena insting, bukan karena dukungan sistem dan peralatan keamanan dan keselamatan yang canggih. Bisnis terminal petikemassangat mengandalkan equipment. Gagal dalam menjaga nilai ekonomi sebuah equipment berarti selangkah menuju kehancuran.

Solusi
Usaha Serikat Pekerja TPK Koja untuk mempertanyakan status badan hukum mendapat respon positif. Meneg BUMN Laksamana Sukardi mengeluarkan surat perihal Pembentukan Joint Venture Company (JVC) KSO TPK Koja (14/05/2003). Direksi PT Pelindo II dan PT Ocean Terminal Petikemas pun bereaksi positif dengan membentuk TIM Penyiapan Pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas Terminal Petikemas Koja (9/2/2004). Sayangnya, hingga kini tidak ada tindakan konkret apapun.
Sebenarnya, pelanggaran hukum diatas dapat diselesaikan dengan dua alternatif. Pertama, KSO TPK Koja menjadi unit terminal petikemas yang keberadaannya merupakan salah satu unit usaha yang tidak terpisahkan dari salah satu perusahaan induk PT Pelindo II atau PT HPI dimana karyawannya merupakan karyawan tetap PT Pelindo II dengan tetap adanya pembagian keuntungan dengan PT Pelindo II atau PT HPI. Atau kedua, KSO TPK Koja ditingkatkan menjadi perusahaan patungan yang berbadan hukum tetap (joint venture company) dimana karyawannya menjadi karyawan tetap perusahaan baru ini.
Pengaburan status badan hukum perusahaan, bentuk lain imperialisme modern. [andito/sptpkk.org]

Komentar»

1. opie - Juli 29, 2010

sepakat kang dito …

dapat referensi darimana kang ??

link back ya kang..

salam hormatku…
HMI Cabang Makassar..

2. Usro - September 17, 2010

angkat jempol buat tulisannya kang.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: