jump to navigation

Capres Independen Februari 18, 2009

Posted by anditoaja in Politik.
trackback

iwan-fals

“Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut belasungkawa atas wafatnya hati nurani Mahkamah Konstitusi saat menolak uji materi calon presiden independen. Semoga rakyat Indonesia diberi kekuatan untuk terus melawan ketidakadilan di negeri ini.” Itulah SMS yang aku kirim kepada beberapa teman di pagi ini (18/02/09).

Headline beberapa koran pagi ini membuat dadaku sesak. Isinya adalah penolakan uji materi (judicial review) Mahkamah Konstitusi atas pasal 1 ayat 4, pasal 8, pasal 9, serta pasal 13 Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang mengharuskan capres dan wapres diusung oleh partai atau gabungan partai politik. Dari 8 hakim konstitusi, 5 menolak dan 3 menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Alasan pengajuan uji materi tersebut karena beberapa pasal dalam UU No 42 Tahun 2008 itu bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD yang tidak mewajibkan pasangan capres dan wapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Dinyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Mahkamah Konstitusi berkilah bahwa setiap warga negara masih bisa menjadi capres atau wapres tanpa harus menjadi anggota partai politik. Bagiku ini omong kosong karena toh akhirnya warga tetap sowan kepada partai peserta pemilu.

Sebagian kalangan menilai putusan ini tepat waktu. Apabila capres diloloskan, maka dibutuhkan pengaturan tentang prosedur calon perseorangan. Sedangkan jadwal pemilu 9 April 2009 kadung mepet sehingga tidak rasional jika diberlakukan.

Sebelumnya aku sempat berharap banyak bahwa sikap Mahkamah Konstitusi tidak berbeda jauh ketika mengabulkan uji materi UU No. 32/2004 tentang keikutsertaan calon independen dalam Pilkada yang tanpa harus diajukan oleh parpol atau gabungan parpol (23/07/07).

Ketika itu, Mahkamah Konstitusi menghapus seluruh Pasal 56 ayat 2 UU No 32/2004 yang mengatur tentang pasangan calon Pilkada harus dari partai politik dan gabungan partai politik dan mengganti substansi pasal 59 ayat 1. Alasannya bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan tersebut didukung oleh 6 dari 9 anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Kini kandaslah nasib uji materi yang diajukan oleh Fadjroel Rachman, Mariana Siahaan, dan Bob Febrian itu. Memang masih ada harapan untuk melakukan amandemen kelima UUD kita yang menjadi biang kerok kekisruhan sistem di negeri ini. Setidaknya kita kita bisa berharap bisa memilih capres independen pada Pemilu 2014. Tapi, dengan sistem parlemen oligarkis sekarang ini, apakah yang bisa diharapkan dari mereka?

Semua rakyat Indonesia tahu, untuk menjadi capres dari sebuah parpol tidak cukup dengan doa, hati bersih, gelar akademik dan pengabdian di masyarakat. Besaran uanglah yang sangat menentukan.

Aku cuma bisa berucap “Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun”. Bagi akal rasionalku, penolakan calon independen adalah pengingkaran kemanusiaan. Meskipun aku belum menemukan ayat suci atau sabda nabi yang eksplisit bicara tentang calon independen. [andito]

 

 

Komentar»

1. Usup Supriyadi - Februari 18, 2009

Terimasajalah putusan MK itu. Kalau masih mau uji, ya silahkan saja, tidak ada larangan.
Saya pikir MK juga tidak akan main-main menyangkut masalah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sabar apa para capres independen, kok kayaknya nafsu amat ya? emang semua rakyat yakin butuh calon independen, belum tentu juga ya. Jadi ikuti saja proseduralnya. Good Luck, untuk para calon independen.

Kalau mau jadi Presiden ya jangan Takut Rugi…

2. asoy deui.. - Februari 18, 2009

Justru MK yang sedang mempraktikkan pelanggaran terhadap UUD, dengan sikap MK yang menolak melakukan uji materi atas Undang-Undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Nomor 42 Tahun 2008 sudah melanggar konstitusi, tidak pula mau melakukan uji materi terhadapnya ..
bisa dilihat di Pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 13 undang-undang pilpres dan wapres tersebut yang bertentangan dengan konstitusi tertinggi kita UUD, Karena didalam UU pilpres dan wapres 2008 tersebut, pasal – pasalnya hanya mengatur pasangan calon presiden dan wakilnya yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, jelas2 Pasal-pasal itu melanggar hak konstitusional seluruh warga Negara Indonesia untuk dipilih dan memilih, kita dapat merasakan bagaimana kita memilih tanpa harus melalui partai politik.. tapi kemudian, ketika bermaksud menggunakan “hak dipilih”-nya itu, kita/warga negara Indonesia ini diharuskan untuk menggunakan jalur partai politik sebagai satu2nya jalur guna mendapatkan/menggunakan “hak dipilih” itu, aneh khan.. Golput, mungkin dapat dijadikan sebagai gerakan untuk mempertanyakan keanehan tersebut dan wajar jika pada akhirnya golput dijadikan sebagai semacam “pemogokan” warga Negara Indonesia terhadap hak “dipilih” dan “memilihnya” tidak diakomodir secara seimbang..
lagipula, Pasal 6-A ayat 2 Undang-Undang Dasar juga memiliki celah bagi munculnya calon presiden independen Sebab, pasal itu hanya menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tanpa kata
/embel2 “hanya” atau “harus”, jadi tidak mutlak harus melalui partai politik, dan MK menolak untuk melakukan uji materil terhadap UU pilpres dan wapres tersebut.. jadi, bukan karena nafsu ingin jadi presiden, kita harus mendukung kemunculan calon presiden Independen tanpa harus melalui partai politik, tapi hanya karena alasan agar di masa yang akan datang, kelak kita dapat dipimpin oleh orang yang tidak tercemar oleh busuknya perilaku para aparat birokrasi negri ini ( buah kaderisasi partai politik ).. toh mereka hanya mementingkan kepentingan golongan/partai mereka saja, hanya mementingkan kepentingan gerbong politiknya saja, yang mungkin saja gerbong politiknya itu merupakan warisan dari kakek2nya terdahulu, gerbong santri, gerbong abangan, gerbong NU ato gerbong Muhammadiyah, gerbong sekular VS syariat Islam, ato gerbong militer sekalipun..

3. tukul nusantara - Februari 19, 2009

to: Usup Supriyadi

Inti persoalan tulisan di atas, mengapa parpol demikian digjaya sehingga hak konstitusional warganegara yg dipatrikan dlm UUD mesti melalui jalur parpol? Teks pasal dlm UUD sndr tidak mewajibkannya. Shg tidak salah apabila dlm aturan pilkada MK membolehkan adanya calon independen. Apalagi dlm berbagai kajian kita tau bhw parpol tidak memestikan representasi warganya.
Sehingga konteks kalimat anda: ‘Kalo mau jadi presiden jangan takut rugi’, mgkn perlu diarahkan bhw setiap warga punya potensi dipilih secara adil dan sejajar, bukan pada siapa yg pny modal lebih besar..

4. dudinov - Februari 19, 2009

buat asoy: jangan lupa gerbong HMI dong…tapi tetep hormatilah MK karena hukum harus menjadi panglima di negeri ini

5. shalimow - Februari 20, 2009

salam perkenalan mas

wah asyik juga nich infonya, suksesselalu ya

thanks

6. asoy deui.. - Februari 21, 2009

Iya Bung Dudinov, gerbong HMI [ Hijau Hitam gk berserak ] juga, hihi.. sekalian jug ama gerbong2 yg lain yg gk sempat disebut..
Thx..

7. Zoe - Februari 24, 2009

klo setiap orang mau jadi presiden, bisa penuh kantor MK.
200juta orang gimana seleksinya yah??

8. asoy deui.. - Februari 25, 2009

Tetap pemilihan presiden dan wakilnya melalui mekanisme PEMILU dong.. MK itu punya wewenang untuk menyeleksi Boss setelah mereka menggunakan kewenangannya dalam menetapkan “kriteria2” calon presiden dan wakilnya yg dianggap tidak bertentangan dengan Aturan konstitusi tertinggi RI.. tetap, pemilihannya melalui mekanisme Pemilu..
gk mungkin 200 juta org pada saat yg bersamaan mencalonkan diri, pada prinsipnya ( fitrahnya ), kehendak/kemampuan untuk memimpin tidak dimiliki oleh setiap orang…
200 juta org itu khan termasuk anak2 yg pada saat terakhir kali dilakukan sensus, terdaftar sebagai penduduk/warga negara, jadi 200 juta itu bukan jumlah warga negara yg punya hak pilih ataupun hak dipilih.. jumlah warga negara yg punya hak pilih Indonesia khan tidak pernah sama dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia..
Jadi, Gunakan Daya Hayal sebaik Mungkin..
thx..

9. haha - Maret 2, 2009

Kaya lagunya piterpen: “Khayalan Tingkat Tinggi” untuk menjadi PRESIDEN!!

Bisakah menjadi presiden di Republik Mimpi?

10. Mohammad Reza - Maret 12, 2009

Masih banyak orang yang gak PD atau takut dapet saingan baru. Makanya digagalin dech tuch barang

11. Hegi soegandi - November 21, 2009

Wilujeng wengi kang iwan fals,,,saya dari bandung,,kang kpan knser lagi ath,,pdahal sya pengen nglhat N mendngar lgu2 jadul ciptan kang iwan,,, apalagi yg oemar bakrie?wasalam kang

12. wirna - Februari 15, 2010

aku gak ngerti tw?

13. wirna - Februari 15, 2010

siapa saja calon indipenden it?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: