jump to navigation

Buruh Kapitalis September 3, 2008

Posted by anditoaja in Buruh.
trackback

Bukan Kata Baru*

Wiji Thukul

ada kata baru kapitalis, baru? Ah tidak, tidak

sudah lama kita dihisap

bukan kata baru, bukan

kita dibayar murah

sudah lama, sudah lama

sudah lama kita saksikan

buruh mogok dia telpon kodim, pangdam

datang senjata sebataliyon

kita dibungkam

tapi tidak, tidak

dia belum hilang kapitalis

dia terus makan

tetes ya tetes tetes keringat kita

dia terus makan

sekarang rasakan kembali jantung

yang gelisah memukul-mukul marah

karena darah dan otak jalan

kapitalis

dia hidup

bahkan berhadap-hadapan

kau aku buruh mereka kapitalis

sama-sama hidup

bertarung

ya, bertarung

sama-sama?

tidak, tidak bisa

kita tidak bisa bersama-sama

sudah lama ya sejak mula

kau aku tahu

berapa harga lengan dan otot kau aku

kau tahu berapa upahmu

kau tahu

jika mesin-mesin berhenti

kau tahu berapa harga tenagamu

mogoklah

maka kau akan melihat

dunia mereka

jembatan ke dunia baru

dunia baru ya dunia baru.

tebet 9/5/1992

Dahulu hidup manusia berpindah-pindah tempat, nomaden. Lambat laun, dari sekadar pengelana soliter, mereka bertemu manusia lain dan membentuk ikatan keluarga. Hubungan darah ini kemudian meluas. Keluarga besar, suku, dan bangsa. Karena jumlah keluarga yang semakin banyak, mereka memutuskan menetap untuk membuka lahan dengan pola pertanian subsisten. Mereka bekerja dan mengkonsumsi hasil alam sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka kerjakan dan peroleh adalah milik pribadi mereka.

Pemilikan pribadi adalah pengakuan sosial kepada seseorang atas suatu hasil alam yang diperolehnya dengan suatu usaha dan atau sesuatu yang melekat pada dirinya dan bisa dipergunakan secara subjektif. Ikan yang kita pancing milik kita secara subjektif. Buah kelapa yang kita petik milik kita. Kain yang kita kenakan, dari kapas ke benang, ditenun menjadi kain, adalah milik kita. Bunga yang kita petik dan tenggerkan di telinga, adalah milik kita. Semua yang kita kenakan adalah milik kita.

Perlakuan ini juga berlaku kepada orang lain. Apa yang orang lain hasilkan dan atau sesuatu yang melekat pada dirinya adalah miliknya. Meskipun ia hanya sebuah batu temuan di jalan yang dimasukkan ke saku bajunya. Secara alamiah mereka memberi batasan mana yang memang milik mereka secara pribadi dan mana yang milik umum. Ada pagar atau petanda yang memungkinkan orang lain tahu bahwa segala sesuatu di dalamnya telah menjadi milik orang lain.

Setiap orang mempunyai motivasi dan etos kerja karena sistem alam memungkinkan mereka untuk menguasai suatu barang hasil alam secara eksklusif. Mereka dapat mengembangkan pekerjaan apa pun yang sesuai dengan karakter dan keinginan mereka. Yang rajin bekerja akan beroleh hasil lebih banyak daripada yang malas bekerja. Barang milik adalah identitas dan aktualisasi seseorang. Peniadaan kepemilikan pribadi membuat tidak ada motivasi untuk bekerja dan penghargaan atas jerih payahnya.

Kepemilikan pribadi membuahkan persoalan ketika suatu barang hasil alam diklaim lebih dari satu pihak. Baju yang kita kenakan bisa saja diklaim milik orang lain. Atau kita klaim buah yang sedang dipegang oleh orang lain. Perebutan klaim biasanya karena ada aktivitas produksi yang tidak diakui atau diserobot milik orang lain. Buah yang bertengger di halaman orang adalah miliknya meskipun akar dan batangnya ada di halaman kita.

Mungkin saja baju yang kita pakai berasal dari jalan, ternyata baju orang lain yang tercecer. Mungkin juga suatu hasil alam diperoleh dengan merampas milik orang lain, misalnya dengan mencuri atau merampok. Demikianlah, konflik antar anggota masyarakat terjadi karena perebutan atas barang-barang milik pribadi.

Namun, solusi atas konflik kepemilikan tidak berarti penghapusan kepemilikan pribadi.

Distribusi Kerja

Setiap orang bekerja berdasarkan apa yang ia kehendaki dan inginkan dan memperoleh sejauh usaha yang ia keluarkan. Tapi tidak semua orang mampu melakukannya. Dan mereka bukan berarti malas. Anak kecil, istri yang sedang mengandung atau sakit, orang cacat, orang sakit dan jompo tidak dikenai tanggung jawab tersebut. Bahkan mereka berhak ditanggung dan dirawat oleh orang-orang yang lebih kuat dan sehat. Mereka memperoleh makanan dari sebagian penghasilan orang-orang yang sehat.

Penyisihan pendapatan adalah balas budi atas perbuatan baik yang telah mereka lakukan kepada kita pada masa lalunya. Bantuan sukarela tersebut kita sebut derma. Ketika masyarakat sudah terkoordinasi dengan baik, kita menyebut sistem distribusi pendapatan itu dana sosial atau pajak. Sehingga dalam masyarakat tersebut muncul dua kelompok, yang muda yang bekerja dan orang tua yang disantuni. Pada masanya nanti, kita juga ingin dan berharap dirawat oleh orang lain bila kita sakit dan sepuh seperti mereka.

Dengan demikian, sejak awal sejarah manusia, kepemilikan pribadi sudah ada dan sangat dihargai, namun juga tidak menafikan tanggung jawab sosial masyarakat kepada orang-orang yang lemah.

Kehidupan harmonis itu tidak berlangsung lama. Suku-suku saling berperang dengan beragam alasan. Suku yang kalah budak bagi suku yang lebih kuat. Kepemilikan pun berubah. Sebelumnya orang bekerja untuk diri dan keluarganya secara sukarela. Kini, akibat peperangan tersebut, mereka harus bekerja untuk orang lain seperti budak, atau menyerahkan sebagian hasil panen sebagai upeti. Mereka bukan lagi manusia bebas. Sebagian dari mereka malah dijual kepada bangsa lain.

Kelahiran feodalisme

Hubungan antarsuku berkembang menjadi bangsa. Orang-orang terkemuka dari suatu bangsa digelari bangsawan. Di antara mereka yang paling berpengaruh dijadikan pemimpin. Mereka mendapatkan harta dari internal bangsanya yang bekerja, upeti dari bangsa taklukan, dan sentra-sentra bisnis.

Warga biasa bekerja di lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan mereka. Yang lain ikut majikan mereka mengarungi samudera mencari dunia baru. Di antara mereka ada yang berprofesi tentara.

Demi menghindari pertumpahan yang lebih besar dan memperkuat komunitas, elit-elit bangsawan saling berbagi kekuasaan dengan cara koalisi dalam suatu pemerintahan berdasarkan geneologi. Pemimpinnya disebut raja. Wilayahnya disebut kerajaan atau monarki.

Titah raja adalah undang-undang dan semua perundang-undangan berubah bila bertentangan dengan kehendaknya. Posisi raja memang satu orang, tapi kaum bangsawan yang lain mendapatkan posisi terhormat dalam hirarki eksekutif kerajaan. Sebagian keluarga mendapat jatah pemimpin/gubernur di daerah lain dalam wilayah kerajaan. Beberapa di antaranya raja di wilayah lain.

Lambat laun, kedudukan raja yang bagaikan jelmaan Tuhan di bumi, menyilaukan bagi kalangan dekat kerajaan. Terutama yang terikat darah namun tidak kecipratan kekuasaan yang besar. Suksesi berdarah merupakan fenomena umum di kalangan internal keluarga kerajaan.

Kelahiran kelas borjuis

Selain kelas-kelas masyarakat dengan ikatan darah, ada juga komunitas lain yang tidak masuk dalam aturan itu. Awalnya mereka memperoleh makanan juga dengan bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebagian hasil alam yang mereka peroleh tidak mereka habiskan sendiri, tapi ditabung untuk musim selanjutnya, atau dijual kepada masyarakat lain.

Ada juga yang memperoleh makanan dengan mensubstitusi dengan hal lain (misalnya menjual jampi-jampi, nasehat, kisah/dongeng), ketrampilan (menyanyi, akrobat, sulap) dan membuka pertokoan (barang kelontong dan kerajinan). Inilah asal mula kaum borjuis.

Kelas borjuis muak melihat sepak terjang kaum ningrat yang kaya dengan sendirinya tanpa bekerja dengan cara menarik pajak atas hasil bumi maupun komisi dari perdagangan. Kaum borjuis membutuhkan sistem yang menjamin keamanan usaha ekonomi mereka, tapi bukan sistem kerajaan absolut yang sentralistik.

Hukum tidak boleh diserahkan begitu saja kepada seorang figur kharismatik. Sistem politik harus dijalankan oleh sistem yang rasional dengan pondasi undang-undang yang lebih konstitusional. Titah raja bukan lagi undang-undang. Keputusan raja harus disetujui oleh sistem lain yang mendampinginya yang merupakan representasi masyarakat, yakni parlemen.

Kelas borjuis cepat bergerak. Mereka menyuarakan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (liberte, egalite, fraternite) setiap manusia. Tidak ada satu pun manusia, apalagi di luar itu (baca: Tuhan/gereja), yang lebih tinggi dari kelas manusia yang lain. Semua manusia sama di mata hukum. Dan hukum yang sah adalah hukum yang tidak menyisakan hak istimewa bagi siapa pun.

Habislah monarki absolut dan terbitlah monarki konstitusional. Kepala negara sebetulnya masih dipegang oleh raja atau ratu sebagai simbol kepala pemerintahan, namun hak-hak istimewanya berkurang drastis. Roda pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri. Praktik ini terbukti ampuh. Kerajaan tetap berdiri dan terhindar dari sengketa antar keluarga kerajaan dan dari perang saudara. Pada saat yang sama kaum borjuis telah sukses mengatur sistem kerajaan yang pro-pasar.

Lambat laun kekuasaan modal menguat, bahkan mengalahkan aset yang dimiliki keluarga kerajaan. Hal ini membutuhkan perombakan sistem lebih mendasar. Pimpinan kerajaan harus dipimpin oleh orang yang mengerti berjalannya sistem pasar liberal. Keputusan parlemen akhirnya mengakhiri dominasi monarki konstitusional. Sistem yang lebih modern didirikan. Kita menyebutnya negara modern.

Negara konstitusional berlaku sebagaimana kerajaan pada masanya, hanya saja lebih sistemik dan tidak bertopang pada figur kharismatik. Bila masa lalu keberadaan mereka adalah sesuatu yang sudah jadi, given, kini mereka mendapatkan legitimasi lebih luas dari rakyat.

Bagi rakyat kebanyakan, belenggu penindasan yang dilakoni kelas feodal tidak otomatis berakhir dengan keberadaan kelas borjuis. Kedua kelas tetap hidup hingga kini sambil terus memperbaiki sistem kekuasaan ekonomi politiknya. Kelas borjuis ada di mana-mana dan membentuk kultur korporat dalam bangsa kita. Terasakah oleh kita bahwa pendidikan anak-anak kita disesuaikan dengan keinginan korporasi?

Dulu korporasi butuh sarjana teknik. Fakultas teknik pun diincar calon mahasiswa baru. Kini dunia manufaktur disaingi oleh bisnis komunikasi. Lulusan anyar fakultas teknologi informatika dan fakultas komunikasi pun ramai dicari perusahaan-perusahaan gede.

Tidak selamanya kerajaan antipati terhadap kelahiran kaum borjuis. Biar bagaimana pun, kemajuan ekonomi kelas ini secara tidak langsung memakmurkan kerajaan pula. Perserikatan dagang dibentuk dan digiatkan untuk mencari daerah produksi. Tujuan utamanya untuk memotong jalur distribusi.

Ekspedisi maritim akhirnya singgah di bandar-bandar besar di benua Asia. Sebagian lagi menemukan tambang dan rempah-rempah melimpah di benua Amerika. Selama ratusan tahun, koloni perserikatan dagang Eropa merupakan tuan di negeri asing. Penguasa-penguasa lokal ditaklukkan, dijadikan jongos dan anjing penjaga gudang-gudang mereka. Sebagian rakyatnya dijadikan budak.

Semangat ketertindasan yang dialami bangsa-bangsa di benua Asia dan Amerika inilah yang kemudian membangkitkan nasionalisme kaum tertindas yang sangat berbeda visi dan misinya. Mereka menasionalisasi paksa perusahaan-perusahaan jajahan dan menggunakan hasilnya untuk mengongkosi revolusi bangsanya. Nasionalisme borjuis terbentuk karena keinginan menguasai pasar yang lebih luas. Sedangkan nasionalisme proletar terbentuk karena perasaan senasib terjajah.

Dalam konteks nasionalisme gelombang kedua inilah Malcolm X berkata:

It is impossible for capitalism to survive, primarily because the system of capitalism needs some blood to suck. Capitalism used to be like an eagle, but now it’s more like a vulture. It used to be strong enough to go and suck anybody’s blood whether they were strong or not. But now it has become more cowardly, like the vulture, and it can only suck the blood of the helpless. As the nations of the world free themselves, the capitalism has less victims, less to suck, and it becomes weaker and weaker. It’s only a matter of time in my opinion before it will collapse completely.” [Adalah mustahil bagi kapitalisme untuk bertahan, yang pertama-tama karena sistem kapitalisme butuh darah untuk dihisap. Kapitalisme dulu laksana seekor elang, tetapi sekarang lebih seperti burung bangkai. Dulu ia cukup kuat untuk menghisap darah siapa pun meskipun mereka kuat atau tidak. Tetapi kini kapitalisme lebih pengecut, seperti burung bangkai, yang hanya bisa menghisap darah kaum lemah. Ketika bangsa-bangsa dunia membebaskan diri mereka, kapitalisme melemah dan semakin lemah karena korbannya berkurang dan akibatnya sedikit yang bisa dihisap. Dalam pandanganku, ini hanya masalah waktu saja, kapitalisme akan benar-benar ambruk.]

Benarkah kapitalisme telah habis? Kapitalisme tidak terpusat di satu tempat. Ia juga tidak dijalankan oleh orang-orang tertentu saja. Tapi, kapitalisme bisa dimainkan oleh siapa saja. Apa pun aliran politiknya.

Ekonomi Negara

Dunia memadat dengan kelahiran manusia-manusia baru. Kebutuhan orang-orang semakin berkembang dan kompleks. Perdagangan sudah merambah ke kawasan-kawasan baru. Dan distribusi semakin rumit. Pertukaran barang secara langsung apa adanya (barter) tidak lagi efektif dan fungsional. Perlu ada sesuatu yang mewakili dan diakui oleh masyarakat luas sebagai alat tukar, disebut uang.

Tentu alat tukar harus bernilai setara dengan nilai barang. Dibuatlah alat tukar itu dari logam mulia (emas, perak, perunggu), atau hasil alam yang dinilai berharga (misalnya kerang), atau dibutuhkan umum (misalnya garam), atau bernilai magis (misalnya bulu landak). Pada masa Romawi, alat tukar adalah garam. Pengaruhnya hingga kini masih terasa. Orang Inggris menyebut upah dengan istilah salary, dari bahasa latin: salarium, yang berarti garam.

Namun kekayaan alam menipis. Logam mulia susah ditemukan. Kalaupun ada, butuh biaya eksplorasi yang tidak sedikit. Diputuskanlah menggunakan uang kertas. ’Uang’ kertas yang berisi nominal tertentu, pada awalnya merujuk pada simpanan logam mulia di satu tempat dengan nilai sesuai nominalnya. Mereka yang menggunakan kertas itu dipastikan adalah mereka yang mempunyai jaminan logam mulia di tempat tersebut.

Logam mulia yang paling diakui seluruh dunia adalah emas. Kesehatan ekonomi sebuah negara didasarkan pada cadangan emasnya. Pada perkembangan selanjutnya, orang tidak mempertanyakan lagi tentang apakah cadangan emas itu memang benar tersimpan, ataukah tidak ada. Mereka sudah percaya bahwa pemegang uang kertas adalah pemilik sekian banyak emas.

Beberapa kalangan mencoba memanfaatkan peluang bisnis dari relasi antara uang dan emas itu. Mereka mendirikan bank setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah setempat. Fungsi bank hanyalah tempat penyimpanan barang. Pemilik bank mendapat sejumlah upah atas usaha mereka menjaga barang tersebut. Namanya biaya administrasi. Timbal baliknya, pemilik bank memberikan sekian persen dari total nilai simpanan nasabah secara berkala. Namanya bunga. Masyarakat senang, uangnya aman.

Bagaimana bank meraih keuntungan? Bisnis bank dimodali nasabah. Bank berinvestasi pada sektor pertambangan, perkebunan, manufaktur dan properti. Bank dikembangkan sebagai lembaga perkreditan. Mereka memutar akumulasi uang nasabah untuk dipinjamkan kepada peminjam lain dengan bunga sekian persen dari total pinjaman.

Keuntungan yang diraih tentu jauh berlipat ganda. Bank berbisnis tanpa uang sekeping pun. Semua modal berasal dari nasabah.

Siapakah nasabah? Orang yang punya kemampuan menghasilkan uang. Uang itu didapat dari upah. Upah itu hasil dari bekerja. Orang yang bekerja adalah buruh. Jadi, kesejahteraan pemilik bank berasal dari keringat buruh.

Sekarang, kita kembali ke bahasan awal tentang negara yang mengurus hajat hidup orang banyak.

Siapakah yang mengontrol dan memvalidasi keberadaan emas tersebut? Negara.

Siapakah yang berhak mencetak uang kertas dan mengedarkannya? Negara.

Siapakah yang berhak mengatur nilai mata uang? Negara.

Siapakah yang membuat bank, atau, pihak manakah yang memungkinkan sebuah bank berkembang? Negara.

Siapakah yang mengontrol negara? Negara sendiri.

Darimanakah mereka muncul? Persekutuan antara keluarga kerajaan dan kaum borjuis.

Kesimpulannya, uang kertas itu dibuat hanya dari negara, oleh negara, dan untuk negara. Dan negara mendapatkan uang lebih banyak lagi dari rakyat yang menabung di bank.

Jebakan Moneter

Kenyataannya kini, banyaknya uang di sebuah negara tidak mencerminkan cadangan emas yang mereka miliki. Contohnya, pemilik emas terbesar di dunia masih dimiliki oleh negara-negara Afrika. Ironisnya, mereka tetap miskin dan dikondisikan terus miskin.

Negara-negara kaya tambang diporak-porandakan dengan cara pecah belah (devide et impera). Tiap pimpinan dibiarkan bertikai dan saling bantai. Masalah kepemimpinan selalu berujung pada perang saudara. Ekonomi negara terabaikan. Kesejahteraan dan kesehatan penduduk memburuk.

Jangan dilupakan, virus AIDS sengaja dibuat dan disebarkan kepada penduduk Afrika. Alasan normatifnya: ledakan penduduk harus dikurangi, meskipun dengan cara mengurangi sebagian penduduk yang ’tidak berguna’. Atau kasus susu formula yang disebar di Asia yang dicurigai merusak otak anak. Demi uang dan kekuasaan, segala cara halal ditempuh.

Akhirnya kelompok-kelompok yang bertikai membutuhkan mediasi negara-negara asing dan, nantinya, mitra negara dalam eksplorasi minyak dan tambang. Elit-elit Afrika mendapatkan jaminan kelanggengan kekuasaan. Meskipun fakta selalu berbicara lain. Mereka masih selalu bertempur dengan sesama bangsanya dan negara-negara kaya semakin bebas menguras hasil kekayaan negara-negara Afrika.

Mengapa negara penghasil minyak dan tambang rela melepas hasil alamnya? Mereka butuh alat tukar untuk transaksi di dunia internasional, belanja negara, dan menggaji pegawai pemerintah. Tentu saja membeli senjata untuk menumpas pemberontakan.

Alat tukar resmi itu adalah uang yang diproduksi negara-negara kaya.

Negara kaya ’membeli’ emas dengan uang kertas yang mereka cetak sebanyak-banyaknya dengan nominal semau-maunya. Negara miskin menukar kertas dengan emas…

Apakah penderitaan tersebut hanya dialami oleh rakyat negara miskin? Tidak. Hisapan kapitalisme tidak berhenti di negara-negara tertentu saja. Kapitalisme tidak mengenal sanak keluarga. Siapa pun, tanpa kecuali. Termasuk rakyat negara kaya itu sendiri. Defisit anggaran negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat diakibatkan oleh pelarian modal korporasi negara-negara maju ke negara-negara bertenaga kerja murah di Asia. Salah satu akibatnya adalah krisis kredit perumahan di Amerika Serikat yang mencapai nilai US$ 1 trilyun.

Kapitalisme memakan anaknya sendiri.

Menyuap (Pejabat) Negara Miskin

Bagaimana bila negara miskin tersebut menolak tawaran dan malah menentang? Negara kaya sudah menyiapkan oposisi di dalam negeri yang fungsinya memonitor dan mendramatisir setiap tindakan negara miskin. Opini itu menciptakan ketegangan di dalam negeri, memacetkan roda perekonomian dan mengakumulasi kemarahan massa pada pemerintah yang dinilai tidak becus mengurus negara. Desakan luar negeri atas ’hak asasi manusia’ yang terabaikan dan tekanan dalam negeri tentang kebangkrutan ekonomi nasional akan memakzulkan pemerintahan yang terlalu sok melawan kehendak negara-negara kaya.

Bagaimanakah caranya negara kaya mengontrol negara miskin?

Anak bangsa yang cerdas diberikan beasiswa (scholarship) melanjutkan program magister dan doktoralnya di negara-negara kaya. Setelah mengalami cuci otak dan memperoleh pondasi ideologi yang kuat dan sistematis, mereka kembali ke negeri asalnya sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), peneliti kampus, konsultan atau staf ahli pejabat negara. Bila pada masanya kaum muda tersebut didapuk sebagai pimpinan nasional, negeri tersebut menjelma sebagai pendukung ekonomi pasar liberal.

Bagaimana mungkin eksploitasi itu berlangsung dengan bebas?

Dana pinjaman ekonomi, yang sebenarnya berhak dikemplang, karena hasil dari merampok bangsa lain pada masa lalu, dengan sengaja dibiarkan dikorup oleh pejabat-pejabat feodal negara-negara selatan. Mental korup para pejabat di negara-negara miskin ini adalah alat yg menggemboskan sumberdaya dan potensi kekuatan untuk melawan negara-negara kaya. Investor memanfaatkan situasi dengan menguras hasil alam semaksimal mungkin. Tidak heran, hingga kini negeri kita tidak mengetahui dengan detil seberapa banyak hasil tambang yang dikuras oleh Freeport di tanah Papua. Kita hanya memperoleh beberapa persen dengan kontrak karya yang dilipatkan tiga kali, dari masa 25 tahun sampai 90 tahun.

Pajak, pendapatan non-migas, digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pajak juga dipakai untuk membayar hutang kepada negara-negara donor. Tapi korporasi tahu, pajak mereka merembes ke kantong-kantong pejabat. Selalu ada kompromi bagi korporasi yang ingin membayar pajak lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya dengan pejabat pajak yang butuh komisi. Tidak heran, karyawan di direktorat pajak cenderung lebih makmur daripada karyawan di departemen lain.

’Kebaikan’ korporasi tidak berhenti di situ. Mereka membantu secara finansial dan menyediakan berbagai fasilitas kepada pejabat pusat yang sedang menyusun rencana pembangunan negaranya. Pejabat tersebut tidak perlu membayar kembali uang dan barang yang mereka terima. Cukuplah mereka memuluskan tender proyek-proyek pembangunan. Korporasi juga tidak lupa melobi parlemen untuk memuluskan tender terbuka ini.

Sebagian ’dana hibah’ itu dibagikan pula kepada pejabat dan parlemen di tingkat bawah. Mereka adalah bawahan yang penurut dan taat pada pimpinan, tidak akan menolak segala bentuk hadiah. Alasan lazimnya, ”Ini bukan korupsi. Saya tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Voucher ini hadiah pemda setempat. Biasa saja, kan?” ujarnya, seolah-olah meminta pengertian.

Aliran dana pemulusan proyek dapat direntang hingga jauh hingga pejabat di tingkat desa. Dalam kenyataan sehari-hari, pegawai taat aturan penerima dana hibah sangat mungkin saleh secara ritual, suami yang bertanggung jawab, dan tokoh masyarakat yang dikenal baik.

Apakah ada tindak pidana korupsi? Kita bertanya balik, ”Adakah makan siang yang gratis? Apakah pemberian hadiah (voucher, barang, uang, fasilitas, dll) kepada aparat kepolisian, kehakiman, kejaksanaan, parlemen dan birokrasi terkait itu wajar dan tanpa motif?”

Demikianlah kapitalisme berjaya.

Moralitas Kapitalisme?

“The best way to destroy the capitalist system is to debauch the currency. By a continuing process of inflation governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens.” (Jalan terbaik untuk menghancurkan sistem kapitalis adalah dengan merusak mata uang. Melalui proses inflasi yang terus-menerus, pemerintah bisa menjarah, secara diam-diam dan tak teramati, bagian penting dari kekayaan warga mereka) John Maynard Keynes

Tidak ada yang menolak bahwa hak asasi manusia yang paling dasar adalah kemerdekaan dan kebebasan. Merdeka dari belenggu penjajahan dalam segala bentuknya dan menggunakan kemerdekaan tersebut untuk bebas memilih keyakinan, berkumpul, berserikat dan barang pribadi.

Namun menjalankan kedua hak dasar tersebut tidak boleh membuat kemerdekaan dan kebebasan orang lain terusik. Kata Imannuel Kant, manusia butuh rekonsiliasi demi keberadaan bersama (koeksistensi) dan kerjasama (koperasi) agar dunia terhindar dari pertentangan dan konflik.

Kapitalisme ditolak bukan karena ’keluhuran’nya yang membebaskan setiap orang untuk memperoleh kesejahteraannya. Toh, semua aliran pemikiran konsern pada kemuliaan jasmani dan rohani manusia. Namun, seiring dengan melemahnya posisi negara di era globalisasi, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang efektif atas pelaku-pelaku ekonomi. Selain itu, kapitalisme yang mengagungkan mekanisme pasar dan menihilkan peran negara membuat tidak semua manusia di posisi ”bebas dan merdeka”.

Kecenderungan korporasi besar memakan pelaku usaha yang kecil mempercepat kemungkinan adanya monopoli, yang justru musuh utama kapitalisme. Modal hanya berputar pada pemilik semata dan tidak mengalir ke buruh. Tidak ada trickle down effect sebagaimana yang dijanjikan.

Buruh tidak mampu membeli hasil produksinya sendiri. Dengan daya beli yang rendah, tidak ada aktualisasi dan motif ekonomi dalam diri pekerja. Ketika tidak ada permintaan, tidak ada pula transaksi, roda ekonomi pun berhenti. Muncul anarki kapitalisme. Namun, sebelum kapitalisme menghisap darahnya sendiri, kelas buruh mati lebih dahulu…

Tapi tubuh kapitalisme demikian lentur untuk beradaptasi dengan segala kondisi. Ketika buruh sudah sekarat dan perekonomian lesu, diciptakanlah konflik di negara-negara berkembang. Negara-negara kaya selalu butuh alasan normatif. Misalnya penegakan demokratisasi dan hak asasi manusia, untuk justifikasi permainan kekerasan dan konflik di berbagai negara kaya migas dan tambang.

Melalui kolonisasi dengan hukum rimba, dan tentu saja pelanggaran hak asasi manusia yang sangat transparan, negara-negara maju mendapatkan konsesi eksplorasi pertambangan yang demikian besar, yang tidak mungkin mereka peroleh saat kondisi damai.

Laba dari usaha ini kemudian disalurkan untuk pembangunan infrastruktur negara maju itu sendiri. Sebagian dana yang lain diputar sedemikian sehingga menjadi alat hegemoni baru, yakni pinjaman luar negeri. Siapakah negara-negara pengutang itu? Negara-negara dengan kekayaan alam yang melimpah, cadangan tenaga kerja murah, dan kebijakan yang pro pasar.

Anak-anak negara maju yang menganggur karena perusahaan-perusahaan multinasional sudah pindah ke negeri-negeri bertenaga kerja murah di Asia dibujuk masuk dinas militer. Dengan iming-iming gaji dan fasilitas menarik, mereka dikirim ke daerah konflik demi menjaga aset-aset perusahaan multinasional.

Bagaimana bila kondisi aman? Apakah tentara-tentara muda itu akan menganggur? Tidak. Kapitalis sudah menyiapkan skenario perang. Mereka mendanai kelompok-kelompok yang saling bertikai di suatu negara. Setelah peperangan terjadi, kedua pihak akhirnya akan membeli senjata ke pabrik mereka. Tentara bisa bekerja, senjata laku terjual.

Kapitalisme tidak butuh kondisi damai atau perang, yang bisa mereka ciptakan atau hancurkan sesuka mereka selama menghasilkan uang.

Bagaimana dengan sikap senator, anggota parlemen, pengusaha sendiri?

Mereka hanya memproduksi wacana nasionalisme tanpa berhasrat mengirimkan anak-anak mereka ke medan perang. Mereka tahu, hakikat slogan nasionalisme (modern) = korporasi (multinasional), sedangkan kepentingan nasional = kepentingan dan aset korporasi. Negara hanyalah tenaga administratur dari penguasa sejati, korporasi multinasional. Fenomena ini terekam dengan baik dalam film dokumenter ”Fahrenheit 9/11” garapan Michael Moore.

Keserakahan Tanpa Batas

Inti kapitalisme adalah eksplorasi keserakahan tanpa batas. Kapitalisme hanya berpikir tentang penguasaan buruh dan sumber daya alam. Namun, mereka lupa, tanpa memberi hidup dan daya tahan pada kedua hal tersebut, mereka sendiri tidak akan bertahan hidup.

Kerusakan ekologi akibat pertumbuhan industri secara besar-besaran dan kebijakan revolusi hijau membuat buruh dan rakyat miskin memulung sisa limbah dan meminum air penuh bakteri ecoli. Air tanah artesis habis tersedot untuk pembangunan superblok. Alih-alih peduli penghijauan, pengurasan air tanah yang berlebihan tanpa daya tampung yang semestinya menyebabkan amblasnya permukaan tanah.

Hukum alam yang abadi mengatakan, ”Hidupilah hidup agar kau memperoleh hidup.” Agar kita bisa memakan buah, maka pohonnya wajib disirami, bukan dikencingi. Apabila kita ingin buah apel yang sehat dan segar, berilah nutrisi yang baik pada pohon apel. Jangan diambil saat masih berbuah kecil. Apalagi saat masih bibit…

Pergerakan ekonomi negara kapitalis didirikan di atas praktik perampokan pada masa lalu dan gelimang uang riba pada masa modern. Riba (ziyadah/tambahan/tumbuh, membesar) berarti pengambilan tambahan (bunga) jumlah pinjaman dari harta pokok atau modal saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam tanpa proses ekonomi. Bahasa lain riba adalah nilai lebih.

Dengan demikian, pengutang terkondisi tidak bisa melunasi tagihan karena nilai hutang yang membengkak lebih dari pinjaman pokok. Krisis kredit perumahan di Amerika Serikat yang hampir mencapai 1 trilyun dollar adalah contohnya.

Dalam bentuk modernnya, pelaku riba bukan lagi person melainkan negara atau korporasi multinasional dan peminjam adalah negara-negara miskin. Dengan sistem perjanjian yang berat sebelah, negara pengutang mensubstitusi cicilannya berupa kedaulatannya, yaitu menjalankan lanskap pembangunannya berdasarkan kepentingan negara-negara donatur.

Cukup sekilas kita ketahui betapa mustahil sebuah negara mencapai kemakmuran bila tidak ada penindasan di tempat lain. Negara-negara besar teriak tentang demokrasi, ekologi, dan hak asasi manusia di negerinya sendiri, tapi sampah modernisasi mereka dialihkan ke ngeri-negeri jajahannya.

Kembali ke Moral Ekonomi

Kapitalisme secara keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah objektif dan bebas nilai. Persaingan usaha yang tidak imbang di antara pemilik modal pun tidak terelakkan dan menghasilkan jurang yang lebar antara golongan kaya dan miskin.

Slogan kapitalisme tentang kebebasan bagi setiap individu dan hak asasi setiap orang untuk melakukan praktik ekonomi ternyata tidak membebaskan setiap orang. Tujuan kapitalisme yang melulu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sesedikit mungkin, bahkan bila perlu tanpa modal secuil pun, membutakan mata hatinya tentang makna keadilan dan kemerdekaan.

Kaum kapitalis mendesak pencabutan tarif masuk di negara-negara Asia. Pada saat yang sama, mereka memprotek barang-barang Asia yang mengganggu pasar mereka. Misalnya proteksi terhadap barang-barang China atau penambahan bea masuk untuk tekstil Indonesia di Amerika Serikat.

Kapitalisme membuat berang banyak golongan. Pasar bebas hanya membebaskan modal bergerak ke seluruh penjuru dunia tapi memenjarakan warga dunia yang miskin dalam pabrik dan onderneming. Pasar bebas meniscayakan pelepasan dan reproduksi hasrat yang kontradiktif dengan ajaran agama dan budaya luhur masyarakat manapun. Pasar bebas merendahkan kesadaran sosial manusia dan mengelu-elukan kebebasan privat manusia.

Melunakkan kapitalisme?

Capitalism and communism stand at opposite poles. Their essential difference is this: The communist, seeing the rich man and his fine home, says: ‘No man should have so much.’ The capitalist, seeing the same thing, says: ‘All men should have so much.’

[Kapitalisme dan komunisme berdiri di kutub yang berlawanan. Perbedaan esensial mereka adalah: Sang Komunis, yang melihat orang kaya dan tempat tinggalnya yang baik, berkata: Seharusnya tidak orang pun punya terlalu banyak. Sang Kapitalis, yang melihat hal yang sama, berkata: Seharusnya semua orang punya banyak]

Di tengah pertikaian dan perselingkuhan antara kelas borjuis dan kapitalis di satu sisi dengan kelompok sosialis di sisi lain, muncul kelas ketiga yang mencoba melihat persoalan secara proporsional.

Malapetaka dunia bukan dikarenakan kepemilikan pribadi, melainkan ketika praktik ekonomi tidak dijaga oleh regulasi yang mendukung kemaslahatan mayoritas warga. Tidak ada yang salah dengan kepemilikan pribadi selama tidak mencaplok hak-hak sipil-politik-ekonomi-sosial-budaya warga.

Sebaliknya, sosialisme bukanlah solusi jitu karena cenderung membonsai partisipasi politik rakyat, bahkan mencabut hak asasi manusia. Dan bagaimana mungkin ekonomi sentralistis memberdayakan masyarakat bila hak untuk mengaktualisasi diri dalam memilih pekerjaan dan mempunyai barang pribadi dihambat? Sudah cukuplah pemimpin semacam Mao Zedong dengan program ”Lompatan ke Depan (Quantum Forward)”nya pada 1958-1960 yang menewaskan 20 juta lebih rakyat China. Kita juga kapok dengan kebijakan pertanian ala Pol Pot yang menumbalkan hampir 2 juta rakyat Kamboja pada 1975.

Kelompok ketiga ini, sering dinamakan politik Jalan Ketiga (The Third Way), memandang bahwa kehidupan asali manusia adalah kebebasan untuk hidup, berserikat, memperoleh penghidupan dan memiliki sesuatu. Kelompok ini tidak melihat bahwa besaran pendapatan dan aktivitas ekonomi seseorang harus ditafsirkan jahat dan pasti merugikan orang lain. Yang penting, bagaimana regulasi pemerintah menjamin hak ekonomi seseorang tidak mengorbankan kepentingan warga yang lebih luas.

Kelompok ini meyakini kehidupan asasi manusia terpaparkan pada sistem demokrasi liberal. Mereka memfokuskan diri pada prinsip-prinsip kesetaraan untuk masyarakat dan pada kondisi macam mana prinsip-prinsip tersebut diberlakukan.

Mereka meyakini bahwa kebebasan bertindak adalah kemestian setiap orang hanya jika setiap orang dimungkinkan memperoleh hak dasar yang sama dalam hal barang-barang konsumsi. Demi menjaga hak sosial individu itulah campur tangan negara sangat diperlukan. Politik berperan mengatur distribusi kekayaan di antara sesama warga tanpa menutup peluang usaha mereka.

Dengan demikian, tidak semua negara maju itu jahat. Tidak semua kemakmuran mereka dihasilkan dari menipu dan merampok negara lain. Di antara negara-negara kaya, ada juga yang berkenan membagi kue kemakmurannya. Mereka meyakini, dengan kemakmuran bersama di semua negara, kerjasama ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, akan memperkuat stabilitas negaranya sendiri.

Negara-negara kaya yang baik melakukan penguatan nasionalisme yang humanis transenden, dengan cara memperkuat basis masyarakat sipil, mendukung penuh kebijakan alih teknologi di antara negara-negara berkembang, penghematan energi yang ramah lingkungan, juga memperluas subsidi perumahan, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.

Mereka percaya bahwa diam menonton kapitalisme adalah sebuah kesalahan kemanusiaan yang fatal. Pada saat yang sama, bertindak anarkis dan mencabut kehidupan privat warga seperti mengembalikan manusia ke masa prasejarah. Tidak ada nilai terhadap kehidupan privat dan kepemilikan pribadi, kecuali penguasa rimba. [andito]

Catatan:

* ) http://www.angelfire.com/id/edicahy/wth.html, diambil 1 September 2008, jam 10:00 WIB

Komentar»

1. yunik - September 5, 2008

hehe…komen lagi,,,kemarin saya baca berita bahwa Argentina sudah bisa melunasi utangnya pada Paris Club, padahal kita tau kondisi negara itu waktu tahun 2000an, kebijakan presiden ceweknya yang menunda pembayaran utang dan investasi disektor2 produktif dan pendidikan dinilai berhasil dengan angka pertumbuhan ekonomi rata2 8% per tahun dalam 5 tahun belakangan, ini artinya cewek itu percaya kemampuan warganya mengkapitalisasi modal lebih besar dibanding terikat pembayaran 30% APBN setiap tahun untuk bayar cicilan. Indonesia yang kena tsunami cuma punya bergain moratorium 5 tahun penangguhan cicilan. Siapa sebenarnya yang diwakili orang-orang dinegara Indonesia kita tercinta? (geleng-geleng aja ahh…btw bang doain saya masuk Deplu yak…)

2. ipul - September 7, 2008

kesulitan terbesar melawan sistem kapitalis adalah melawan paradigma kapitalis yg sdh menacap lama di kepala kita (apalagi orang lain?) dan absurdnya musuh yg akan dihadapi. thanks bang…

3. Arif Giyanto - September 8, 2008

Hidup Yunik!!! Semoga masuk Deplu. Keburu dikomentarin anak-anak Neo-Marxis tentang perselingkuhan state dan kapital.

Semakin ke sini, uraian problemnya semakin detail. Agaknya, aku mulai lepas kontrol. Sebab, menurutku tak sesulit itu, Bang. Kapitalisme itu punya problem di akumulasi modal di tangan sedikit orang. Gimana sekarang menjadi, mencetak, atau mengirimkan kader-kader yang bisa ‘menertawakan’ uang–lantaran sangat bisa mendapatkannya–tapi ia tak tertarik untuk menumpuk-numpuknya, atau bahkan mengoleksinya.

Sedikit saja beberapa orang yang berkumpul untuk berperilaku ‘tak berkeinginan menguasai kapital’ maka akan tampak suasana hidup yang saling meridhai.

Utopis?? Bisa jadi. Bagi khalayak yang sangat meyakini tak ada kehidupan lain selain ikut arus kapital, kehidupan seperti ini hanya ada di antah berantah… atau hanya ada di HMI (HMI mana ya??)

Kalo ini membesar, tinggal kita bicarakan bargain sistemisnya. Buat apa punya banyak uang, kalo kita juga ngga paham uang itu buat apa. Kalo kita sekarang dikasih 100 juta, pasti tak akan secepat kita memberi recehan pada pengemis. Sebab, kepala kita masih dicatut besaran 100 juta itu.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: