jump to navigation

Warga Juni 11, 2008

Posted by anditoaja in Politik.
trackback

Siapakah yang lebih superior, warga masyarakat atau negara? Max Weber mendefinisikan negara sebagai satu komunitas manusia yang dengan kemampuannya mendapat pengakuan untuk menggunakan kekerasan dalam satu kawasan.” (Politics as a vocation, 1918). Hegemoni negara dalam bentuk persuasi dan represi bertujuan menertibkan pikiran dan tubuh setiap warga dalam wilayahnya. Adakah wilayah privat warga yang masih bisa bebas dari kungkungan negara, sehingga kita katakan ada wilayah privat dan wilayah publik?

Tiada manusia bisa hidup langsung menduduki posisi puncak dalam piramida manusia. Siapa dan bagaimana pun dia berasal tetap selalu mengikuti hukum alam yang berlaku universal. Kesetaraan manusia sudah ada sejak asalinya. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia adalah warga bagi komunitasnya. keberadaan primordial ini dialami oleh siapa pun, tanpa kecuali. Tiada yang bisa mengingkarinya. Inilah tingkatan terendah dalam hirarki kemasyarakatan. Kita menyebut wilayah ini sebagai wilayah privat.

Warga manusia kemudian berembug dalam sebuah wadah berdasarkan ikatan darah. Muncullah kelompok etnik. Posisinya lebih tinggi dari warga biasa. Kelompok etnik berjuang demi kelangsungan hidup warga bangsanya. Warga menyerahkan setiap persoalan publiknya kepada kelompok etnik sebagai komunitas yang lebih dekat dengannya.

Pengetahuan manusia yang semakin meningkat dan komunikasi dengan dunia luar yang perlahan-lahan terbuka luas menyadarkan manusia warga bahwa ikatan etnik rapuh dan rentan hancur selama tidak dibarengi dengan ketrampilan atas alat-alat untuk bertahan hidup dan melestarikan kehidupan. Ikatan teknokrat terbentuk. Dalam hal ini sentimen etnik terkalahkan oleh sentimen profesi karena berhubungan erat dengan penghasilan.

Kaum teknorat membutuhkan ketenangan dan jaminan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Bukan hanya itu, ia juga perlu kepastian bahwa tidak akan ada gangguan dari warga lain dan komunitas yang lebih besar. Ia membutuhkan penjaga yang mempunyai ketrampilan tinggi dalam pertahanan dan keamanan. Pada wilayah inilah muncul kebutuhan akan aparat keamanan. Aparat mendapatkan penghasilan dari pajak yang dibayar warga. Tapi dalam praktiknya, dengan alasan pendapatan yang kecil, aparat menjual ketakutan warga untuk memperoleh uang tambahan.

Berjalannya kehidupan yang harmonis antar warga masyarakat membutuhkan sebuah manajemen yang menyeluruh yang mengikat warga untuk menaatinya. Selain itu banyak urusan administrasi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada warga. Birokrasi berperan mengatur kelangsungan aktivitas ini semua. Sebagian warga yang punya hubungan dekat dengan birokrasi bisa mendapatkan informasi atau kebijakan pemerintah yang bisa dijadikan penawaran bisnis dengan mekanisme tender yang diatur sedemikian rupa.

Birokrasi adalah lingkaran terdekat dari elite negara. Rezim inilah yang punya kekuasaan atas setiap warganya. Sedemikian besarnya kekuasaan rezim, mereka mampu menitahkan segala urusan privat warganya. Sehingga warga tidak memiliki hak privat lagi. Negara mampu menentukan jenis kelamin apa yang direstui untuk lahir. Pada umumnya, kelahiran anak laki-laki lebih disukai daripada perempuan yang mempunyai keterbatasan fisik untuk bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Bagi negara yang mengalami surplus penduduk luar biasa, angka kelahiran yang tinggi bisa memicu defisit anggaran, meningkatnya pengangguran dan maraknya kriminalitas. Bagi negara yang mengalami kelambatan kelahiran, minimnya jumlah penduduk membuat negara rentan dari dominasi asing.

Komisi pembatasan anak China hanya membolehkan setiap keluarga di perkotaan mempunyai satu anak. China memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk, 20% dari total penduduk dunia. Mereka yang melanggar dikenai hukuman atau denda. Di Prancis, tingkat pertumbuhan penduduk asli yang rendah menyebabkan pemerintah khawatir bahwa penduduk berdarah Prancis dikalahkan oleh kuantitas imigran yang berlatar Afrika Utara dan Arab, seperti Maroko dan Aljazair. Tim sepakbola nasional Prancis dipenuhi oleh wajah-wajah Afrika dan Arab. Demikian minimnya jumlah penduduk asli Prancis membuat gelombang rasisme mendapatkan simpati penduduk asli. Para pendatang merasa diperlakukan secara rasial, sementara penduduk asli menganggap para imigran sebagai benalu. Banyak imigran menjadi penganggur dan menikmati berbagai tunjangan sosial dari pemerintah. Sebagian orang Perancis menggerutu, karena tunjangan sosial itu berasal dari pajak yang mereka bayarkan.

Sedangkan di Singapura, minimnya kelahiran baru pada keluarga muda membuat pemerintah giat berkampanye tentang baiknya mempunyai anak banyak dan itu merupakan bagian dari patriotisme. Pemerintah Singapura akan memberikan insentif kepada keluarga-keluarga yang jumlah anggotanya bertambah, yakni dengan memberlakukan hari kerja lebih pendek bagi pegawai negeri.

Masalah nama anak juga menjadi urusan negara. Ada nama-nama yang tidak diperkenankan. Nama Karl Marx bisa mengundang masalah di negeri-negeri fundamentalis agama atau kapitalis. Beberapa waktu setelah pengeboman WTC pada 11 September 2001, nama-nama Arab mendapat sorotan tegas dari pemerintah Amerika Serikat. Nama-nama tokoh kapitalis pun bermasalah di negara-negara sosialis. Sedangkan di Indonesia, nama-nama yang diasumsikan pada penghinaan pada tokoh negara dan agama bisa berbuah bui dan kesulitan pengurusan administrasi di kelurahan.

Pendidikan juga diawasi oleh pemerintah. Bagi warga, mencari pendidikan yang tepat adalah langkah awal menuju pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Minimnya penguasaan ilmu-ilmu strategis dan vital bagi sebuah negara bisa berakibat dikuasainya negara tersebut oleh korporasi dan negara asing. Bagi negara yang lemah perkembangan sains dan teknologinya, sekolah-sekolah eksakta mendapatkan perlakuan khusus. Tidak heran di Indonesia yang ketinggalan dalam banyak hal dbanding negara-negara jiran menganakemaskan sekolah teknologi dibandingkan ilmu-ilmu sosial dan budaya. Di Indonesia di era 80-an saat pembangunan infrastruktur giat-giatnya, jurusan teknik berada di peringkat pertama incaran calon mahasiswa. Namun pada pasca reformasi, saat pembangunan sudah jalan di tempat, jurusan teknologi informasi dan komputer menjadi anak emasnya.

Campur tangan negara tidak hanya terjadi pada masalah sex, kuantitas, nama, pendidikan, dan pekerjaan. Bahkan agama pun tidak luput dari sorotan negara. Apabila anda beragama di luar kehendak dan pemahaman negara tentang agama tersebut, maka bisa dipastikan bahwa posisi anda terancam karena tuduhan sesat dan menyesatkan menimpa anda. Andaikata agama anda dan negara sama, namun pemikiran anda di luar mainstream, maka bahaya masih mengintai anda. Bagi negara yang berasaskan sebuah agama, anda bisa langsung ditangkap tanpa pengadilan yang fair dan objektif. Namun bila negara secara resmi tidak berasaskan agama tertentu, mereka bisa menggunakan kelompok-kelompok sipil untuk membubarkan komunitas keagamaan yang berbeda dengan isu aliran sesat.

Adakah warga mempunyai wilayah privat? Kata ‘privat’ biasa dikenakan untuk segala sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh orang atau kelompok lain, apalagi negara. Namun dengan demikian warga biasanya hanya mempunyai lingkup gerak yang kecil. Sedangkan ‘publik’ adalah segala sesuatu yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak. Ketika warga memerlukan sebuah sistem yang dapat mengatur kehidupan dan menjamin kedamaian dan keamanan mereka, dibentuklah sebuah negara. Dalam hal ini, fungsi negara tidak lebih dari administratur. Dan memang seharusnya demikian.

Mengapa posisi negara demikian sakral di mata warga? Lihatlah saat ada pejabat negara melewati pemukiman kita, penyambutannya bak gajah nyasar di kebun singkong, heboh. Warga takut pejabat itu akan menginjak tanaman singkong mereka. Maksudnya bukan pejabat, tapi gajah.

Darimana negara memperoleh privelese semacam itu? Secara mudah bisa kita sadari bahwa tingkat melek politik rata-rata warga yang rendah menyebabkan adanya mitologi tentang jabatan publik. Bila ditelusuri sejak zaman baheula, jabatan publik hanya untuk kalangan dekat keluarga istana, tidak bisa diperoleh sembarang orang. Jabatan ini kemudian diturunkan kepada anak cucunya sebagai warisan dengan legalisasi dari pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, kekuasaan dilestarikan dengan cara menjalin pernikahan dengan sesama elite. Warga yang terbiasa melihat fenomena tersebut secara turun temurun akhirnya memahaminya sebagai takdir yang tidak bisa diubah. Keberadaan kelas elite sampai kapan pun tetap lebih tinggi dari masyarakat awam. Bibit, bebet, bobot kaum priyayi lebih unggul daripada warga biasa. Tugas warga awam adalah menghormatinya setinggi mungkin dan membelanya hingga mati, nilainya setara dengan berjuang membela agama Tuhan.

Di balik itu semua ada realitas yang sengaja dipendam. Warga awam biasa hidup tanpa negara. Mereka tidak butuh banyak regulasi yang rumit dan segala tetek bengek yang tiada fungsinya dalam ranah sosial mereka. Mereka bekerja dan menghasilkan suatu produksi yang dikonsumsi sebagian dan sebagian yang lain dijual. Mereka bisa hidup karena bekerja secara terhormat. Sedangkan yang diperbuat negara adalah menyedot hasil keringat warga dengan segala macam dalih, atas nama pajak dan retribusi ini itu. Eksistensi sebuah negara ditentukan oleh legitimasi masyarakat sipil. Tanpa mereka, negara tidak akan hidup lama. Kenyataannya, negara hanya memberi janji kedamaian dan kesejahteraan, sedangkan warga telah mendahului dengan memberikan bukti konkret berupa pajak.

Sehingga, darimana kita bisa legowo mengatakan bahwa negara lebih superior daripada warga? Faktanya negara tiada lebih sebagai petugas administratur. Tugas mereka adalah melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Tugas pelayanan ini memustahilkan gaya hidup pejabat negara yang bermewah-mewah. Di beberapa negara yang sudah sejahtera, pejabat negara tiada dapat perolehan gaji berlimpah kecuali secukupnya. Mereka sudah mapan dan punya penghasilan sendiri di luar aktivitas pengabdiannya kepada masyarakat. Karena negara adalah fungsi administrasi, maka pengurus negara adalah mereka yang mempunyai tujuan, fokus, dan skill untuk perkembangan warga.

Kenyataannya, negara tidak dalam posisi siap dialog. Telinga mereka tuli dan hati mereka beku, tidak sadar diri darimana mereka berasal. Tindakan warga yang mengkritik negara sering disikapi dengan keras. Akibatnya warga jadi apatis dengan perilaku negara. Tidak semua yang dekat dengan negara mendapat perlakuan istimewa. Warga merasa aman justru ketika berjauhan dan tidak punya urusan dengan negara. Berhadapan dengan negara dirasakan bukan hanya membuang waktu, tapi juga uang, dan salah sedikit badan kita pun ikut hancur.

Sikap antipati yang tidak bisa terungkap dialihkan melalui emosi massa. Rasa tidak percaya pada kedamaian dan keselamatan dirinya direpresentasikan dalam bentuk pengamanan swakarsa berupa mempersenjatai diri, siskamling, ronda, memagar pemukiman dengan tembok atau kawat berduri, membayar satuan pengaman dan lain-lain. Bila objek kemarahan tersebut bisa mereka temukan dalam wujud modelnya, muncullah amarah massa yang tidak terkendali. Membakar hidup-hidup pencuri ayam atau memukuli penjambret hingga sekarat adalah secuil reaksi warga saat mereka marah kepada negara tapi tidak bisa mendekatinya. Akirnya penjahat kelas teri yang jadi samsak. Mereka marah atas sikap negara yang membiarkan penjarahan hutan, pembabatan mangrove, eksplorasi tambang yang semena-mena, pembiaran pelaku korupsi BLBI dan sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Mereka sebenarnya ingin membakar hidup-hidup koruptor yang bersembunyi dalam jubah hakim, jaksa, polisi, parlemen. Tapi mereka tidak berani karena yakin sudah pasti kalah.

Tindakan warga tidak akan bernilai sedikitpun saat berhadapan dengan negara. Bukan karena negara yang kuat, tapi karena warga menyikapinya secara personal dan emosional. Sikap personal adalah klaim bahwa hanya mereka yang mengalami derita itu. Sikap emosional adalah efek dari sikap personal tersebut. Bergerak dengan sendiri-sendiri tidak akan berefek apa pun, hanya jadi bahan cerita komik. Lihatlah cerita jawara-jawara yang melawan kolonial Belanda. Semuanya bergerak sendiri, hanya mengandalkan otot dan tidak punya perencanaan yang matang dan jangka panjang.

Ali bin Abi Thalib berkata, “Kejahatan yang terorganisir niscaya menang atas kebaikan yang tidak terorganisir.” Negara adalah sebuah kekuatan represif yang berkemampuan menampilkan citra mulia di media massa, pada saat yang sama menindas warganya sendiri. Mereka bebas berlaku seperti itu karena terorganisir. Warga yang tidak mau mengorganisir diri niscaya menjadi alat permainan kekuasaan dan selalu akan kalah melawan negara. Meskipun kita sadari penuh, negara akan mati kelaparan saat kita mengemplang pajak. Jadi, siapakah yang lebih superior, warga masyarakat atau negara? [andito]

Komentar»

1. Mohammad Reza - Juli 21, 2008

maksud warga yang tidak mau mengorganisir diri disini apa bang? mengorganisir diri untuk bersatu melawan negara atau mengorganisir diri untuk melawan negara?
ketika perlawanan terhadap negara berhasil, sehingga negara kalah, lantas bentuk penaungan terhadap rakyat akan dibebankan ke siapa bang?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: