jump to navigation

Nestapa Pendidikan di Indonesia Januari 11, 2008

Posted by anditoaja in Pendidikan.
trackback

sekolah.jpg

Sudah lama pendidikan kita mengalami involusi, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sistem pendidikan seperti kendaraan tanpa kemudi, atau malah kendaraan yang kebanyakan supirnya, hanya mengikut arus permainan politik elit dan rakyat hanya sebagai objek.

Trauma oleh ruwetnya konflik ideologis pada masa Soekarno, Soeharto menjalankan kontrol sistem pendidikan yang sangat ketat namun menampilkan diri sebagai tokoh pendidikan yang peduli rakyat. Pendirian bangunan dan sarana pendidikan, sebagai syarat dan pamer politik pembangunan, tidak diiringi oleh pembenahan sistem secara signifikan.

 

Alat politik negara

Kebijakan negara tentang pendidikan menyiratkan sikap jelas, bahwa mental feodal dan primordial masih bercokol di alam bawah sadar negara. Kekuasaan tidak digunakan untuk mencerdaskan rakyat yang pasti akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan mereka.

Dalam benak negara, ketika rakyat menjadi pintar secara intelektual, maka mereka akan mulai pintar menuntut. Alih-alih kesetiaan, negara menunai badai kritik dan oposisi. Itulah mengapa, fokus pembangunan orde baru menekankan pada stabilitas politik dengan penyebaran kontra intelijen yang hanya membuat pikiran rakyat terpasung dari daya kreasi dan daya cipta.

Negara memang membutuhkan sumberdaya handal, namun selalu dengan syarat loyalitas tanpa reserve. Boleh pintar tapi tidak boleh kritis. Penyederhanaan parpol secara paksa, netralisir wacana ideologi melalui penataran P4, dan normalisasi kehidupan kampus melalui NKK/BKK nampaknya bisa diwakilkan oleh slogan Ali Moertopo: “Rakyat hanya butuh perut kenyang, tidak butuh politik.”

Mental paranoid negara dan watak feodal yang belum pupus akhirnya menjadikan sentralisme pendidikan nasional berhasil dalam kalkukasi statistik imajiner. Keberhasilan pendidikan yang hanya ada di laporan pejabat negara namun tidak terasa di akar rumput.

Untuk merayakan sentralisme pendidikan tersebut, seluruh birokrat berlomba memberi laporan “asal bapak senang”. Hasilnya, belum ada restrukturisasi program pendidikan yang berarti karena hanya bermodal dari data pintas bawahannya, yang sudah dijamin jauh dari problem pendidikan nasional.

 

Kurikulum, mainan penguasa

Parahnya, konstelasi politik nasional menyisakan sebuah tragedi lain, betapa setiap rezim senantiasa ingin meninggalkan jejak berupa kebijakan yang khas mereka sendiri dan tidak boleh berkaitan dengan periode pemerintahan lama sebagai bukti independensinya. Bahasan rumit ini diterjemahkan oleh rakyat secara sederhana bahwa setiap berganti menteri, ganti pula sistem pendidikannya. Ganti sistem, ganti pula kurikulum. Ganti kurikulum, ganti bahan ajar.

Jadi, kurikulum adalah jejak dari siapa rezim yang berkuasa pada masa itu, bukan terfokus pada tujuan pembangunan nasional. Padahal keberhasilan pendidikan baru terasa pada satu-dua dasawarsa kemudian. Tragisnya, kurikulum itu didasarkan/diproyeksikan secara elitis.

Kata Muchtar Buchori, hanya bisa ditangkap oleh 30 persen anak didik sedangkan 70 persen lainnya dipaksakan terus mengikuti. Siswa dituntut mengetahui hal-hal yang, sebenarnya, tidak perlu diketahuinya. Dalam pelajaran biologi, misalnya, siswa harus memamah puluhan istilah latin, yang tidak akan ditanya pada ujian nasional, juga tidak jelas apakah gunanya bagi masa depan dan karirnya kelak.

Negara hanya melihat yang suksesnya saja. Pun dengan alat ukur versi mereka saja. Bagi mereka yang “dikalahkan” solusi akhir dari kompetisi tak berimbang ini adalah dengan mengantrol nilai dengan segala macam manipulasi.

 

Kehancuran lokalitas dan spesifikasi

Keragaman perkembangan anak Indonesia luput dari perhatian. Ideologi pembangunan usungan negara sudah menyiratkan bahwa kreativitas dan kekhasan suatu ilmu yang tidak terukur, tidak bisa ditertibkan —sehingga dianggap liar, absurd, tak berbudaya— menjadi terpinggirkan. Contohnya adalah pemasungan seni pertunjukan, sastra, kelompok diskusi kritis, dan profesi individual.

Sebaliknya, kesuksesan pembangunan yang menitikberatkan pada kuantitatif, keilmiahan, dan penerapan teknologi tinggi sebagai anak emas. Tak heran kiranya apabila cita-cita anak Indonesia era Orde Baru adalah menjadi dokter, tentara, insinyur, dan bukan penari, pelukis, dramawan, ulama. Dan mudah ditebak, apa profesi yang paling dicari manusia dewasa Indonesia yang hanya bisa ditandingi dengan naik haji? Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Padahal, penyelenggaraan pendidikan yang bersifat massal mensyaratkan pemilahan peserta didik berdasar kemampuan khasnya: jalur anak-anak berbakat dan jalur untuk mereka yang memiliki kemampuan rata-rata. Tentu tanpa mengembangkan eksklusivisme.

Realitas mengatakan, kebesaran bangsa terukur dari kualitas manusianya. Artinya pendidikan adalah sokoguru peradaban suatu bangsa. Maka, guru adalah oknum dewa yang menentukan watak bangsa. Sayangnya, dalam negara pembangunan, guru bukan profesi membanggakan. Kalaulah disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu sekadar bumbu penyedap kegetiran hidup. Lazim kita dengar guru yang berprofesi multi aksi, mengajar di pagi hari, bertukang di siang hari, mengojek di sore hari, dan satpam di malam hari.

Jangan harap adanya relevansi antara pendidikan setting penguasa dengan realitas di lapangan. Apalagi mengintip mutu yang diinginkan dan yang telah dicapai. Bagi kalangan umum pendidikan sejauh langit dengan sumur. Bagi kalangan yang dekat dengan elit memang tidak bermasalah. Kegagapan dan ketertatihan anak daerah dan di pedalaman mengikuti kurikulum nasional tidak akan terbayangkan oleh penduduk kota. Ketuk palu standarisasi pendidikan nasional melalui UAN (Ujian Akhir Nasional) adalah kiamat bagi kalangan marjinal ini.

Pemerataan pendidikan adalah hal terlupakan dalam konteks negara kepulauan dan beragam suku ini. Tapi kebijakan mendasar ini tidak akan terbaca oleh negara sentralistik-feodalistik yang hanya mengenal kata “penyamaan dan penyeragaman pendidikan”.

Jangan ragu ataupun heran dengan efek mencengangkan dari sistem pendidikan seperti ini. Malaysia di era 70-an berbondong-bondong belajar ke Indonesia, sekarang malah bertengger di posisi 45 dalam indeks pembangunan manusia (HDI) sedangkan “gurunya” sendiri di peringkat ke-111, di bawah Vietnam (108), Thailand (73), dan Filipina (64)

 

Dana pendidikan dan pasar

Banyak kalangan mengatakan, semua terjadi karena kita kurang dana. Benarkah? Penambahan dana pendidikan saja, jika tanpa diikuti restrukturisasi dalam proses pembangunan pendidikan, tak akan banyak memperbaiki situasi pendidikan di Indonesia.

Ada solusi, dengan alasan mengikuti perkembangan zaman, serahkan saja pendidikan nasional pada mekanisme pasar. Ini sama saja memindahkan siswa dari mulut singa ke buaya. Melulu masalah kapital dan perebutan pangsa ekonomi. Belum tunai kewajiban negara dalam mendidik rakyat, subsidi pendidikan tinggi negeri dikurangi dengan alasan naif anggaran yang kurang.

Kita memang tidak perlu terlalu menyalahkan dan menggantungkan diri pada negara dalam membangun pendidikan. Namun sikap ini hanya bisa terjadi apabila konstruksi masyarakat sipil semakin kuat vis-à-vis negara. Tanpa kesiapan ini, pendidikan terancam menjelma sebagai industri dan tidak lagi merupakan bagian dari strategi kebudayaan nasional. Privatisasi/kapitalisasi pendidikan sebagai konsumsi kalangan menengah atas. Orang miskin tidak bisa melanjutkan pendidikan, meskipun mungkin dia mempunyai kapasitas intelektual luarbiasa.

Akhirnya, kekuatan modal dan kebebasan untuk berkreasi membuat perguruan swasta dapat maksimal mendidik siswa. Sedangkan sekolah negeri terseret-seret oleh berbagai kebijakan dan program pusat yang silih berganti tiap ada pergantian menteri.

Tujuan pendidikan umum adalah memanusiakan manusia dan mengajarkan hidup. Konteks memanusiakan manusia adalah internalisasi nilai-nilai demokratis, partisipatif, independensi, objektif, kritis, dan membebaskan. Sedangkan hal umum yang ingin dienyahkan adalah nilai-nilai represif, militeristik, feodalistik, hegemonik dan eksploitatif. Tapi realitas sistem pendidikan kita berbeda, dapat mematikan manusia dan tidak mengajarkan apapun. Bahkan untuk sekadar mengetahui makna kehidupan.[andito]

Komentar»

1. Papa Reza - November 12, 2008

Lagi.. Dan Lagi..!!!
Muali darimana ya bagusnya? Ketika dulu, saya – dan teman-teman tentunya, berpikir ide pencerahan dalam pendidikan Indonesia, semangatnya luar biasa. Pokoknya, Gerak terus…!!!
Ternyata sekarang, yang fokus segitu-gtiu aja. Malah berkurang terus. Banyak yang bilang “dengan jalan ini juga gw bisa kok buat pencerahan”, jadinya individualistis juga, karena “jalan pencerahan” yang dia ambil emang ada untungnya juga buat dia.
Emang harusnya gimana ya?
Lagi butek banget… Halah…
Viva Justicia


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: