Jawab: Karena korbannya kelihatan.

Tanya: Mengapa kita tidak memaki, dan seharusnya berdoa laknat siang-malam, kepada anggota dewan/BURT yang membuang Rp20 milyar hanya untuk satu ruang sidang?

Jawab: Karena korbannya tidak kelihatan.

Ditengah ketidakmampuan negara memberikan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan kepada rakyatnya, Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat mengirim pesan singkat ke aktivis perburuhan dan media massa tentang peran penting TKI.

“Tanggal 18 Desember adalah Hari Buruh Migran Internasional yang telah ditetapkan PBB sejak tahun 1990. Penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan dunia tentang betapa pentingnya buruh migran bagi pembangunan dunia. Indonesia menerima banyak manfaat dari TKI, sebutan lain untuk buruh migran.

“Uang kiriman TKI ke kampung halaman mereka adalah sebesar 2 persen dari GDP yang saat ini sekitar Rp 6500 trilyun, menyerap 5% dari 120 juta angkatan kerja, dan menopang 12,5% rakyat (30 juta orang) agar tidak jatuh miskin. Uang kiriman TKI sangat berjasa dalam menghidupi perekonomian daerah, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dengan adanya kiriman lebih dari Rp 100 trilyun setiap tahun. Dengan data-data itu, maka zalimlah kita yang tidak peduli TKI.”

Siapakah yang tidak peduli TKI? Banyak kebijakan yang sangat dinanti oleh buruh migran namun tidak ada realiasasinya hingga kini. Sebut saja diantaranya Ratifikasi Konvensi Migran 1990 dan Revisi UU No. 39 Th 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN).

Isi UU No 39/2004 tidak cukup berpihak kepada buruh migran karena memposisikan buruh migran sebagai pekerja profesional yang bermigrasi secara sukarela. Padahal mereka terpaksa ke luarnegeri karena tak bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak dapat hidup sejahtera di negeri sendiri. Dengan ketiadaan perlindungan yang memadai, Presiden SBY tidak perlu prihatin dengan TKI yang dianiaya, diperkosa, hingga dihukum pancung.

Apakah pemerintah kita peduli TKI? BI mencatat, hingga September 2010, jumlah buruh migran Indonesia 427,681 orang. Ironisnya, 67,24 persen korban perdagangan manusia (trafficking) direkrut oleh PPTKIS/PJTKI resmi.

Pemerintah kita memperbaiki MoU RI-Malaysia hanya sebatas TKI memegang paspornya sendiri dan ada hari libur satu hari per minggu. Bagaimana tentang kondisi kerja, waktu kerja dan upah layak? Tidak ada perhatian sama sekali. Alih-alih mengeluarkan kebijakan yang berdampak sistemik bagi keamanan dan kenyamanan TKI, Presiden SBY malah menyarankan setiap TKI akan dilengkapi telepon genggam.

Alasannya, “Di telepon genggam itu akan ada nomor telepon konsulat jenderal, dan nomor darurat lainnya. Paling tidak, para tenaga kerja dibekali alat komunikasi sehingga mereka bisa berkomunikasi secara instan. Setelah itu, sistem langsung bekerja.” (19/11/10).

Presiden mengakui bahwa selama ini pemerintah sering terlambat merespons para TKI yang mendapatkan masalah karena ketertutupan informasi. Pada saat yang sama, Presiden seharusnya tahu bahwa sangat jarang tindakan proaktif dari Kedubes RI tempat dimana TKI bekerja.

Dari secuil data tersebut, semakin jelaslah siapa yang zalim terhadap TKI.[andito]

…

Kerja keras kau lakukan
Walau upah tak berimbang
Bak sapi perahan

…

(Iwan Fals, “Kuli Jalanan”)

Perusahaan selalu mengelak pertanggungjawaban atas kerusakan jiwa dan tubuh pekerjanya. Seolah-olah hubungan industrial hanya terjadi selama proses produksi berlangsung. Padahal pekerja baru mulai merasakan kerusakan jasmani dan syarafnya bertahun-tahun kemudian, setelah ia lama tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Bagi pekerja yang cukup sadar kelas, mereka menganggapnya sebagai bagian dari cobaan hidup. Sedangkan pekerja yang ingin melawan sistem ini namun tidak kuasa mengorganisir diri, atau karena sistem kapitalis ini yang demikian kuat, juga mungkin karena tidak tahan didera penyakit dan tentu saja biaya berobat yang pasti tidak terjangkau (dan tidak ingin membebani sanak keluarganya), mereka memilih bunuh diri.

Samsung Electronics kehilangan dua orang pekerjanya karena bunuh diri dalam waktu yang berurutan, cuma terpaut 8 hari. Kim Ju-hyeon mengakhiri hidupnya sesaat sebelum masuk kerja kembali dengan cara melompat dari lantai 13 asramanya setelah 373 hari ia bergabung dengan Samsung Electronics di Asan, Provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan (3/1/11). Sebelumnya, ia rehat dari pekerjaannya karena merasa stres dan depresi. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja Samsung yang lain juga tewas di tempat yang sama, dengan melompat dari lantai 18 asramanya (11/1/11). Sama seperti Kim, dia juga absen kerja cukup lama karena sakit.

Di Jepang, keluarga korban dapat menuntut perusahaan yang menyebabkan pekerjanya bunuh diri akibat bunuh diri akibat stres karena terlalu banyak bekerja, atau mati kelelahan (karoshi). Tidak hanya itu, bunuh diri pekerja juga dipicu oleh hinaan atasannya di hadapan rekan-rekannya yang mengatakan ia mengambil jam kerja yang seharusnya tidak ia ambil. Belum lama ini, pengadilan memutuskan Mazda bersalah dan mendenda 800.000 poundsterling atau sekitar Rp 11 miliar kepada orang tua dari pekerjanya yang bunuh diri akibat stres karena beban kerja yang berat (3/3/11).

Alih-alih memperbaiki hubungan industrial agar lebih manusiawi, perusahaan sering mengambil jalan pintas dengan mengganti pekerja manusia dengan mesin. Karena mendapat sorotan tajam dari berbagai media dan lembaga hak asasi manusia karena banyak pekerja bunuh diri, perusahaan perakit iPhone dan iPad Apple di China, Foxconn Technology Group, berencana menggunakan satu juta robot dalam tiga tahun ke depan, dari sepuluh ribu yang sudah ada (3/8/11). Robot sangat menghemat tenaga kerja, tidak mengeluh setelah bekerja berjam-jam, tidak butuh makanan atau pakaian, tidur, oksigen dan tidak mungkin bunuh diri. Sedangkan pemicu bunuh diri pekerja Foxconn disebabkan oleh buruknya kondisi kerja, upah murah, dan lembur paksa.

Bunuh diri pekerja, sebagai salah satu bentuk perlawanan, akan terus membesar seiring kebusukan sistem kapitalis. [andito]

“Sidang Pengupahan DKI Jakarta akhirnya deadlock (Kamis 3/11). Apindo meminta UMP 2012 sebesar Rp 1.298.000, cuma naik Rp 8000 dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp 1.290.000. Sementara serikat pekerja bertahan pada angka Rp 1.529.000 sesuai angka KHL yang disempurnakan oleh BPS. Kita khawatir pemerintah akan mengusulkan jalan tengah antara angka buruh dengan angka Apindo. Kebijakan ini jelas menyengsarakan buruh Jakarta. Untuk itu Forum Buruh DKI sedang merencanakan aksi mogok massal di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, kawasan industri Pulogadung, dan pelabuhan Tanjung Priok. Ayo, rapatkan barisan! Kita perjuangkan UMP = KHL = Rp 1.529.000.”

Berita yang disebarkan oleh M Rusdi, Sekjen ASPEK Indonesia, kembali menyadarkan kepada kita bahwa pekerja selalu bergelut dengan problem latennya: upah. Bukan kali pertama saja pengusaha yang sudah banyak mendapat nilai lebih dari produksi, berhasrat menguasai kembali upah yang mereka bayarkan kepada pekerjanya dengan berbagai cara. Mereka melakukan banyak cara agar mereka tidak perlu membayar upah pekerjanya.

Padahal Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan tegas mencantumkan sejumlah hak pekerja yang harus dipenuhi, yaitu: hak untuk bekerja (pasal 6), hak untuk memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, bayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama dan liburan dengan tetap memperoleh gaji (pasal 7).

Pemerintah memang menaikkan UMP setiap tahun. Namun pekerja tidak merasakan kenaikan ini sebagai sebuah peningkatan kesejahteraan karena harga kebutuhan pokok pasti naik setiap tahun. Berapapun nominal UMP yang ditetapkan pemerintah niscaya tidak akan mampu menaikkan posisi pekerja satu derajat pun. Uniknya, pengusaha yang selalu mengeluh dengan tuntutan buruh, tidak bisa mengingkari nilai investasi perusahaan yang terus meningkat. Bagi pekerja, upah adalah keseluruhan daya tahan hidup diri dan keluarganya, bukan sarana aktualisasi diri.

Sebenarnya, meskipun nominal UMP mengikuti KHL, tetap saja kesejahteraan pekerja tidak tercapai karena sistem perhitungan yang hanya mendasarkan pada kebutuhan hidup pekerja lajang. Penetapan upah merupakan hasil survei tahun sebelumnya, bukan prediksi inflasi pada tahun berikutnya, sedangkan mereka bekerja faktual pada tahun berikutnya. Sehingga dalih pengusaha bahwa kenaikan upah tahun 2011 sudah sangat besar, yaitu 15.38% (Rp1.290.000), menjadi tidak relevan karena toh tidak bisa menutupi kebutuhan hidup pekerja selama satu bulan. apalagi dengan meninjau kenaikan upah 2010 yang cuma 4.5% (Rp1.118.009).

Nominal upah Rp 1.529.000 tidak akan membuat seorang pekerja DKI Jakarta menjadi kaya. Kenaikan sebesar 18,5% memang mengurangi margin keuntungan, tapi tidak akan membuat perusahaan kolaps. Namun dengan ketentuan demikian, pengusaha telah membuat pekerja merasa bagian dari perusahaan. Win-win solution.[andito]

Michael F Moore

Kita sering dengar istilah kapitalisme, sebuah ideologi yang menindas kelas buruh dan menjauhkan buruh dari alat produksinya. Namun, lebih dari sekadar teori ekonomi, kapitalisme mengendap dalam diri setiap orang sebagai salah satu bentuk aktualisasi diri dengan cara mencari kemapanan ekonomi menuju legitimasi sosial dan kekuasaan politik. Dalam hal ini eksploitasi hasrat dalam diri seseorang mengarahkannya kepada kecenderungan kapitalis daripada sisi sosialisnya. Inilah yang membuat kapitralisme mampu bertahan dan malah menjadi hegemoni peradaban global.

Kapitalisme sebagai modus eksistensi secara tidak langsung mendapat pembenaran dari Max Weber dalam “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” (Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus) yang awalnya berupa tulisan berseri pada tahun 1904 dan 1905 dan kemudian terkenal sebagai “Tesis Weber”. Ia menyatakan bahwa gagasan keagamaan (etika Protestan) adalah sebuah kekuatan bawah sadar dalam pengembangan kapitalisme.

Dalam perspektif ini, Tuhan telah memberikan pembagian yang tegas antara urusan akhirat dan duniawi. Manusia sebagai mandataris Tuhan di dunia bertanggung jawab penuh atas nasibnya tanpa bantuan sakramen dan otoritas gereja. Akibatnya, manusia mencari jalan terbaik untuk bertahan hidup (survival of the fittest). Ia sendiri yang harus memberikan pelayanan terbaik dalam setiap aktivitas kehidupan yang dikenal sebagai “kesuksesan”. Ukuran paling rasionalnya adalah berlimpahnya materi dan kedudukan. Sukses dunia adalah sebuah ukuran keselamatan sedangkan kemiskinan adalah salah satu bentuk hukuman dari Tuhan.

Tentu saja aktivitas mengejar keuntungan ekonomi ini bukan dominasi budaya Barat melainkan karakter umum dalam perspektif keagamaan puritan dimana keberimanan adalah “kehadiran Tuhan”. Konsep “tangan yang diatas lebih mulia dari tangan yang dibawah” membangun pondasi aksi bahwa kemapanan adalah sebuah kemestian dan jalan hidup yang terpuji karena dapat membantu banyak orang dalam hal peneguhan iman, lapangan pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan hidup banyak orang. Konsep kehendak bebas (free-will) bersanding dengan pembenaran teologis, menghadirkan makna spiritual dan moral yang positif. Dalam kata lain, gerakan keagamaan memperkuat prinsip utama kapitalisme dalam usaha pengejaran kekayaan. Kapitalisme bisa dipraktikkan oleh siapa saja, termasuk kalangan yang kita kenal sebagai orang yang taat beribadah.[andito/wikipedia]

“Corporations are special kinds of persons, who have no moral conscience. They are designed by law to be concerned only for their stockholders.”

(korporasi merupakan sejenis khusus dari orang yang tidak memiliki nurani moral. Mereka dirancang oleh hukum untuk peduli hanya untuk pemegang saham mereka).

Joel Bakan, The Corporation

Warga Amerika Serikat dengan simbol “We’re the 99%” melakukan gerakan ”Occupy Wall Street” (Duduki Wall Street) sejak 17 September 2011. Gerakan ini memprotes kesenjangan ekonomi global yang hanya menyejahterakan 1% warga kaya yang berada di belakang perusahaan multinasional dan menimpakan efek buruknya kepada 99% warga dunia lainnya. Gerakan ini kemudian menginspirasi gerakan sejenis di berbagai belahan dunia. Reuters melaporkan per 16 Oktober 2011, bahwa gerakan “Occupy” telah terjadi di 86 negara. Gerakan ini juga sempat muncul di Jakarta tapi tidak menarik banyak kalangan (19-20/10).

Mengapa mereka demikian anti terhadap bursa efek dan korporasi? Joel Bakan, penulis buku The Corporation, mendefinisikan korporasi (disebut juga Perseroan Terbatas) sebagai sekumpulan individu yang bersatu dalam satu badan yang memisahkan kepemilikan dari manajemen sebagai pelaku bisnis sementara kelompok lain, pemegang saham, memiliki bisnis itu. Dalam definisi ini, pekerja tidak mempunyai peran apa pun.

Korporasi memang memprioritaskan diri kepada kepentingan pemegang saham mereka di atas semua orang lain dan melarang mereka dari tanggung jawab secara sosial. Namun pada saat yang sama ia dapat bertindak sebagaimana halnya manusia, seperti meng/digugat, membeli lahan, bangunan atau perusahaan lain, hingga melakukan investasi. Anehnya, korporasi tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai layaknya individu. Ia tidak bisa dipidanakan karena kegiatan-kegiatan kriminalnya.

Korporasi memfokuskan diri pada kepentingan dan keuntungan sendiri. Dalam suatu kondisi atau dengan dalih kompetisi, ia akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Ia akan mengabaikan segala rambu hukum dan moral yang dianggap menghambat ekspansi dan akselerasi bisnis. Untuk ini, korporasi biasanya melengkapi diri dengan tim hukum yang kuat yang punya kemampuan melakukan penetrasi dan intervensi ke lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Sehingga apabila ada tuntutan terhadap korporasi, manajemen mampu berkelit dalam masalah hukum. Pada saat yang sama pemegang saham sangat terlindungi, meskipun mereka berperan penting dalam menentukan manajemen.

Bagaimana nasib masyarakat? Posisi mereka terlalu lemah. Misalnya, kasus semburan lumpur panas di Sidoarjo akibat pengeboran yang kesalahan prosedur pengeboran oleh PT Lapindo Brantas pada 29 Mei 2006. Terlepas dari masalah ganti rugi masih terkatung-katung, korporasi sama sekali tidak dipersalahkan. Belum lagi efek kesehatan yang bakal diterima warga sekitar 5-10 tahun kedepan. Contoh lain, pengguna ponsel Indonesia yang mencapai 243 juta nomor aktif cuma manyun saja. Mereka tidak dapat berbuat banyak ketika pulsanya tersedot oleh SMS konten premium. Menurut Kompas, kerjasama operator dan provider ini telah Rp 100 milyar per bulan. Tidak ada korporasi yang dihukum, tidak ada pulsa yang dikembalikan.

Korporasi berkemampuan meraup dana masyarakat melalui penjualan saham di bursa efek dan perilaku bisnis yang tidak bermoral. Pada saat yang sama, tidak ada tindakan hukum yang berarti yang dapat menghentikan mereka. Kata Bakan, ”Inilah yang mendorong orang-orang untuk terjun ke dalam bisnis dengan kemungkinan kecil untuk merugi, tapi dengan kesempatan tak terbatas dalam mendapatkan keuntungan dan oleh karena itu mendorong sistem yang ganas dan spekulasi besar-besaran.” [andito]

Perkembangan ekonomi Indonesia kian menarik di mata dunia. Sejumlah perusahaan global berniat menanamkan modal hingga miliaran dolar di berbagai sektor bisnis. Pertimbangan utamanya adalah jumlah penduduk, komposisi penduduk usia produktif, daya beli masyarakat, sumber daya alam, stabilitas sosial politik, pasar bebas ASEAN dan China. Aliran investasi ke Indonesia akan bertambah besar apabila persoalan-persoalan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dapat diperbaiki, seperti rantai birokrasi yang njelimet dan tidak efisien, maraknya pungutan liar, infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi yang masih tumpang tindih.

Semua hal diatas tidak menempatkan upah buruh sebagai faktor penghambat investasi. Sehingga, sengketa antara pengusaha dan pekerja dapat diduga sebagai upaya perusahaan untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan keuntungan yang tidak wajar diatas kesejahteraan pekerjanya. Contohnya, mogok kerja pekerja PT Freeport Indonesia di Timika lebih dari satu bulan karena menuntut penyesuaian upah. Pekerja telah menurunkan tuntutan upah dari US$ 17 menjadi US$ 7,5 per jam. Angka ini masih jauh dibawah upah pekerja Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di negara lain. Padahal kontribusi Freeport Indonesia terbesar di dunia. Pesan dari kasus ini sangat jelas. Freeport Indonesia telah mengambil untung terlalu besar tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Penerimaan pemerintah dari royalti, pajak, dan dividen juga jauh lebih rendah dari yang diperoleh PT Freeport.

Dalam hal lain, pengusaha berupaya agar upah buruh tetap dimasukkan dalam faktor penting biaya produksi. Staf Khusus BKPM Silmy Karim, misalnya, mengusulkan tentang sistem kerja dengan upah per jam. Dengan sistem ini, pekerja akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari upah bulanan yang selama ini mereka terima. Mereka juga dimungkinkan untuk melakukan aktualisasi di berbagai tempat. Bagi pengusaha, sistem ini lebih kompetitif. Apabila terjadi krisis, pengusaha cukup mengurangi jam kerja saja, tidak perlu melakukan PHK massal. Sistem ini sudah berjalan di beberapa negara Eropa dan Amerika.

Tentu saja usulan ini menarik untuk diterapkan dengan catatan bahwa sistem jaminan sosial telah berjalan di negeri ini sehingga tidak ada kekhawatiran bagi pekerja saat mereka sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tua dan pensiun, hingga meninggal dunia sehingga keluarga mereka dapat bertahan. Apabila langkah ini hanya dijalankan sepihak, pengusaha yang untung, pekerja yang buntung.

Sengketa pengusaha dan pekerja yang tidak berkesudahan hanya menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kecuali hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperkuat posisi tawar dan sekaligus melemahkan pihak lain. Dalam hal ini, pengusaha cendrung meraup keuntungan sebanyak mungkin dengan cara melemahkan pekerja.[andito]

“Itulah perlindungan kesehatan. Daya beli masyarakat akan meningkat dan masyarakat lebih sehat karena pengeluaran yang tadinya buat kesehatan kini ditanggung pemerintah. Ini merupakan dua mata sisi dari pembangunan ekonomi kita yang tidak bisa dipisahkan. Satu strong growth, kita dorong ekonomi kita dengan pertumbuhan yang tinggi. Namun, di sisi lain ada program-program perlindungan sosial.”

(Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, 30/10/2011).

Akhirnya rakyat Indonesia berkesempatan memperbaiki kualitas hidupnya setelah sidang paripurna DPR mengesahkan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Jumat, 28/10). Salah satu keputusan sidang paripurna DPR itu adalah pembentukan BPJS Kesehatan yang merupakan peralihan PT Askes dan BPJS Ketenagakerjaan hasil transformasi PT Jamsostek yang mengurus kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Kedua badan ini akan berubah status pada 1 Januari 2014 dan berjalan paling telat 1 Juli 2015.

Tentu saja pengesahan BPJS pada awalnya menimbulkan perlawanan dari pengusaha, pemerintah, dan buruh yang menerima isu-isu menyesatkan. Misalnya, ada kalangan yang menganggap mengapa kita harus susah payah membentuk badan baru lagi. Bukankah UU 40/2004 tentang SJSN mengakui PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen dan PT Askes sebagai BPJS? Mereka luput perhatian bahwa keempat BUMN tersebut, sesuai dengan sifatnya sebagai korporasi (PT) yang berorientasi profit, berwenang membisniskan dana buruh. Akibatnya, dana buruh terkena pajak dan deviden untuk direksi. Padahal sebagai asuransi sosial, seluruh hasil pengembangan iuran peserta harus dikembalikan  ke pekerja.

Konsekuensi dari pengesahan UU BPJS adalah maka semua penguasa dan pemberi kerja wajib mengikutsertakan para pekerja dalam program jaminan pensiun. Tujuannya jelas, agar seluruh rakyat dapat menikmati implementasi sila kelima dari Pancasila. Bahwa seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak memperoleh jaminan kesehatan seumur hidup, tanpa batasan dan diskriminasi untuk jenis penyakit dan biaya pengobatan. Bahwa seluruh pekerja formal berhak mendapatkan jaminan pensiun. Bahwa pekerja yang di-PHK tetap mendapat jaminan kesehatan selama enam bulan, setelah itu negara yang membayarkan iurannya.

Darimanakah sumber pendanaan jaminan sosial ini? Iurannya berasal dari peserta dan negara (penerima bantuan iuran). Peserta berasal dari pemberi kerja (pengusaha), pekerja formal dan informal yang mampu dan produktif dengan upah diatas upah minimum. Sedangkan orang yang berada diluar kategori tersebut mendapatkan bantuan dari negara melalui APBN. Krisis ekonomi global di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa akibat dana talangan yang tidak tepat sasaran memberikan banyak pelajaran berharga. Jangan sampai karena perlindungan sosial dan subsidi mengakibatkan defisit anggaran negara.

Tugas pemerintah selanjutnya adalah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU BPJS. Tanpa PP tersebut, keberadaan UU BPJS tidak akan berdampak apa-apa. Sudah saatnya, dan seharusnya, pemerintah meningkatkan daya beli dan memperbaiki kualitas kesehatan rakyatnya.[berbagai sumber]

Setiap hari, perampasan hak-hak dasar pekerja terjadi di hampir semua sektor. Mereka ditindas bukan karena praktik UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, melainkan justru karena pengusaha tidak mau melaksanakan undang-undang tersebut secara murni dan konsekwen.

Kaum pekerja berharap Disnakertrans di wilayah terkait dapat melindungi mereka dari perlakuan sewenang-wenang pengusaha. Harapan ini tidak asal-asalan. Praktik pengawasan sesungguhnya diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Pasal 178 Ayat 2 UU No 13/2003.

Menakertrans Muhaimin Iskandar bahkan menitahkan, “Laksanakan penegakan hukum demi terpenuhinya hak-hak pekerja untuk menjadi standar pekerja nasional!” ketika membuka Rapat Kerja Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan 2011 di Jakarta (8/3).

***

Isu ketenagakerjaan memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sedikit masalah kecil di pabrik Indonesia dapat membuat produk-produk mereka tidak bisa dijual di luarnegeri. Perusahaan tidak mudah lagi menutup rapat-rapat praktik busuk mereka. Informasi terbuka lebar berkat teknologi komunikasi dan kesadaran pekerja untuk mengorganisir mulai meningkat.

Apabila penindasan terhadap pekerja tersiar seantero jagad, urusan jadi semakin repot. Bukan saja citra jelek menimpa negara yang bersangkutan, namun juga bisa mengancam investasi dan perdagangan internasional. Lembaga HAM dan federasi serikat pekerja internasional tidak akan tinggal diam. Cak Imin mengakui, “Isu-isu ketenagakerjaan dan keselamatan kerja sering dijadikan senjata menyudutkan produk-produk dari negara tertentu dalam perdagangan internasional.” Untuk itu, Menakertrans berencana membuka Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

Sayangnya, komitmen diatas tidak dibarengi dengan praktik konkret di instansi yang ia pimpin. Minimnya sarana, sumberdaya tenaga pengawas dan anggaran membuat penyelewengan perusahaan-perusahaan tidak dapat dicegah. Contoh kecil, jumlah pengawas tenaga kerja di Kota Bandung hanya 12 orang, sedangkan jumlah perusahaan mencapai 5.520 perusahaan.

Akhirnya, pengawasan ketenagakerjaan hanya seperti pemadam kebakaran, hanya beraksi setelah penyelewengan tidak bisa disembunyikan lagi, setelah terekspose media, setelah pekerja mulai protes dengan aksi-aksi massa. Pengawasan selalu datang terlambat.

***

Ada masanya pekerja berharap pada perlindungan Negara. Namun ketika perhatian tak kunjung tiba, pekerja akan berpikir lebih realistis sesuai dengan alam pikirannya sebagai pekerja. Secara alamiah mereka akan membangun model pertahanan sendiri. Bagi kelas pekerja, pertahanan alamiah mereka adalah dengan membentuk dan menguatkan serikat pekerja. Melalui berita-berita di media massa, mereka belajar bangkit tanpa campur tangan Negara sambil mencontoh model perlawanan serikat pekerja lain.

Surat pengaduan yang ditujukan kepada Disnakertrans dan kewajiban mereka untuk melaporkan pengawasan secara berkala, seharusnya sudah cukup menjadi sinyal agar lembaga ini proaktif dalam menjalankan tugasnya. Sayangnya kebijakan rezim politik yang pro investasi membutakan mata mereka.

Diatas kertas, Disnakertrans mengawasi pengusaha. Praktiknya, banyak pengusaha merampas hak-hak pekerja tanpa hambatan. Apakah perlu pekerja yang mengawasi Disnakertrans? [andito]

Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada buruh-buruhnya sebagaimana buruh menerima upah. Sayangnya, banyak buruh tidak tahu tentang kewajiban THR ini.

Distribusi dan ketersediaan barang yang tidak lancar menjelang hari raya keagamaan membuat harga-harga merangkak naik. Tekanan biaya semakin terasa apabila buruh punya tradisi mudik. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan yang ditetapkan pada 16 September 1994 oleh Menaker Abdul Latief. Tujuan utama dari Permenaker ini adalah untuk menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keseragaman mengenai pemberian THR.

Menurut aturan menaker tersebut, yang dimaksud THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya maksimal 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sebagaimana buruh menerima upah secara rutin, maka THR pun harus dibayarkan pula kepada pekerja yang telah bekerja selama 3 bulan atau lebih. Kewajiban ini tidak mempersoalkan status buruh, apakah pekerja tetap atau kontrak atau harian, tidak peduli apakah pekerja formal atau informal.

Menurut Sri Adiningsih, pengamat ekonomi dari UGM, “Pembayaran THR bagi pekerja kontrak adalah bukti apresiasi perusahaan kepada mereka,” (10/8). Hal ini mengingat kontribusi antara pekerja kontrak dengan pekerja tetap sama. Bahkan, ada beberapa perusahaan di sejumlah negara yang memberikan gaji ke-13 dan ke-14 bagi pekerja mereka.

Dengan demikian THR bukan seremoni tanda suka cita pengusaha. THR bukan pula derma yang dibagikan dengan nominal yang sembarang. THR adalah konsekuensi dari sistem pengupahan yang melekat dalam relasi antara majikan dan buruh. Upah bukan sekadar perbandingan antara nilai produk/jasa dengan keringat buruh. Upah juga cermin dari bagaimana buruh memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga upah selalu bergerak seiring dengan inflasi suatu negara. Karena hari raya keagamaan, seperti juga awal tahun, merupakan salah satu momentum inflasi, maka secara otomatis buruh harus memperoleh kenaikan upah dalam wujud THR. Karena gerak inflasi hari raya berlangsung sesaat, maka THR pun diberikan juga cuma satu kali pada momen hari raya tersebut.

THR adalah kemestian dari pengupahan, bukan derma atau seremoni belaka. Karena itu pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR harus dipidanakan dan didenda (Permenaker No. 4/1994 Pasal 8). Tentu saja, Disnaker di wilayah terkait wajib menjalankan isi Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.[andito]